Rapor Merah CELIOS: Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Belum Jangkau Warga Rentan

Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi pilar strategis pemerintah tahun 2026 terus memicu diskursus publik. Di satu sisi, pemerintah melalui kementerian terkait mendesak adanya perluasan jangkauan program bagi kelompok masyarakat rentan yang dikategorikan sebagai "Grup 3B". Namun, di sisi lain, sejumlah lembaga riset ekonomi memberikan rapor merah terkait efektivitas penyaluran yang dinilai belum menyentuh warga paling rentan di pelosok negeri.

Langkah perluasan ini dipandang krusial untuk mengatasi masalah gizi kronis, meski tantangan logistik dan akurasi data kemiskinan masih menjadi hambatan utama di lapangan.

Wakil Menteri terkait baru-baru ini menyerukan agar cakupan Program Makan Bergizi Gratis diperluas secara signifikan, terutama menyasar kelompok yang masuk dalam kategori 3B (Balita, Baduta, dan Ibu Hamil/Menyusui). Pemerintah meyakini bahwa intervensi gizi pada kelompok ini adalah kunci utama dalam memutus rantai stunting di Indonesia.

Dalam keterangannya, Wakil Menteri menekankan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, tetapi sejauh mana dampak gizi tersebut menyentuh lapisan masyarakat terbawah. "Kita tidak boleh membiarkan ada satu pun anak dalam kategori 3B yang terlewat. Ekspansi ini adalah amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui ketahanan pangan yang kuat," ujarnya melalui laporan Antara News.

Pemerintah juga berencana mengintegrasikan data kependudukan terbaru guna memastikan kelompok 3B di wilayah terpencil mendapatkan akses yang setara terhadap asupan nutrisi berkualitas tersebut.

Di tengah optimisme pemerintah, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengeluarkan catatan kritis. Berdasarkan hasil studi lapangan terbaru, CELIOS menyebutkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis masih gagal menjangkau sebagian besar warga yang paling membutuhkan. Ada indikasi bahwa distribusi program cenderung lebih masif di wilayah perkotaan yang mudah diakses, sementara warga di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru masih minim tersentuh.

Ekonom CELIOS menyatakan bahwa tanpa perbaikan basis data yang radikal, anggaran besar yang dialokasikan untuk MBG berisiko terbuang tidak efektif. "Terdapat kesenjangan distribusi yang nyata. Warga yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem di wilayah terpencil sering kali tidak masuk dalam radar penyaluran. Pemerintah perlu mengevaluasi rantai pasok dan mekanisme seleksi penerima manfaat agar program ini tidak menjadi sekadar seremoni politik," tulis laporan tersebut sebagaimana dikutip Tempo.

Kritik ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam operasionalisasi program berskala nasional ini untuk menghindari terjadinya kebocoran anggaran.

Menanggapi dinamika tersebut, otoritas terkait mulai merancang strategi kolaborasi dengan pemerintah daerah dan satuan pendidikan di tingkat akar rumput. Penguatan dapur komunitas dan pelibatan UMKM lokal di setiap desa diharapkan mampu menjadi solusi atas kendala logistik di wilayah sulit.

Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan audit berkala terhadap kualitas nutrisi yang disajikan guna memastikan standar kesehatan terpenuhi. Kolaborasi lintas kementerian, mulai dari kesehatan hingga sosial, sedang diakselerasi agar target penurunan angka gizi buruk di tahun 2026 dapat tercapai sesuai peta jalan nasional.

Menuju Ketahanan Pangan Inklusif

Diskusi mengenai Program Makan Bergizi Gratis ini menjadi ujian bagi efisiensi birokrasi Indonesia. Keberhasilan ekspansi ke kelompok 3B akan sangat bergantung pada seberapa cepat pemerintah merespons kritik mengenai ketepatan sasaran.

Masyarakat kini menanti realisasi janji pemerintah dalam menyelaraskan ambisi politik dengan kebutuhan rill di lapangan. Dengan pengawasan ketat dari publik dan lembaga independen, diharapkan program MBG dapat bertransformasi menjadi kebijakan yang inklusif dan memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.