Polemik Mutasi Kepala Sekolah di Merangin, Muncul Penolakan dan Dugaan Setoran Jabatan

Dunia pendidikan di Kabupaten Merangin, Jambi, kembali menjadi sorotan setelah muncul berbagai persoalan yang memicu perhatian publik. Beberapa hari setelah pelantikan dan mutasi kepala sekolah, sejumlah pihak menyampaikan keberatan terhadap hasil penempatan pejabat sekolah yang baru.

Pada tahun kedua kepemimpinan Bupati Merangin Muhammad Syukur dan Wakil Bupati Khafid Moein, sektor pendidikan disebut menghadapi sejumlah tantangan. Sebelumnya, muncul keluhan terkait keterlambatan pembayaran hak guru dan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sejumlah sekolah.

Kini, perhatian publik tertuju pada proses pelantikan kepala sekolah yang memunculkan dugaan adanya praktik setoran untuk memperoleh jabatan tertentu. Isu tersebut berkembang setelah sejumlah kepala sekolah menyampaikan keberatan dan laporan yang kemudian menjadi pembahasan di lingkungan DPRD Merangin.

Berdasarkan informasi yang beredar, puluhan kepala sekolah dikabarkan memilih menolak hasil pelantikan dan tidak bersedia melanjutkan jabatan dalam formasi yang baru. Sejumlah pengakuan yang beredar di media sosial juga menyebut adanya permintaan sejumlah uang terkait proses penempatan jabatan, dengan nominal yang bervariasi.

Selain itu, gelombang penolakan juga dilaporkan datang dari sebagian guru dan wali murid terhadap beberapa kepala sekolah yang baru dilantik. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat mengenai mekanisme penempatan dan mutasi pejabat pendidikan di daerah tersebut.

Salah satu aksi penolakan dilaporkan terjadi di wilayah Pamenang, Kabupaten Merangin, pada Rabu (10/6/2026). Dalam peristiwa tersebut, sejumlah pihak menyatakan keberatan terhadap kepala sekolah yang baru ditugaskan di sekolah tersebut.

Hingga saat ini, polemik terkait mutasi kepala sekolah dan dugaan setoran jabatan masih menjadi perhatian publik. Pihak terkait diharapkan dapat memberikan klarifikasi serta menindaklanjuti berbagai laporan yang muncul agar proses pengelolaan pendidikan berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.