Prabowo Resmi Teken Undang-Undang Penyesuaian Pidana

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menandatangani Undang-Undang Penyesuaian Pidana sebagai bagian dari upaya pembaruan dan penyempurnaan sistem hukum nasional. UU ini berlaku efektif per 2 Januari 2026. Sabtu (3/1/2026), regulasi ini menjadi payung hukum yang menyelaraskan ketentuan pidana dalam ratusan undang-undang sektoral agar sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang ini disusun untuk menyesuaikan ketentuan pidana dengan dinamika sosial, perkembangan hukum, serta rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat. Pemerintah menilai penyesuaian tersebut penting agar hukum tetap relevan dan responsif.

Dengan disahkannya undang-undang ini, diharapkan aparat penegak hukum memiliki landasan yang lebih jelas dan proporsional dalam menangani perkara pidana. Regulasi ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat luas.

Pemerintah menyatakan akan terus melakukan sosialisasi agar implementasi undang-undang berjalan efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.