Banyak Makanan MBG Tak Habis Dikonsumsi, Wabup Batang Soroti Kesesuaian Menu dengan Selera Penerima

Wakil Bupati Batang yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Batang, Suyono, mengungkapkan masih banyak makanan dari program MBG yang tidak dihabiskan oleh para penerima manfaat. Bahkan, sebagian makanan yang tersisa tersebut dibawa pulang dan dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

Hal itu disampaikan Suyono saat menghadiri rapat koordinasi tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tingkat Jawa Tengah yang berlangsung di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, banyaknya makanan yang tidak dikonsumsi hingga berakhir menjadi limbah menunjukkan adanya persoalan yang perlu dievaluasi, terutama terkait penyusunan menu yang disajikan kepada para penerima manfaat.

Suyono menilai bahwa penyusunan menu selama ini kemungkinan belum sepenuhnya mempertimbangkan kebiasaan makan dan selera siswa sebagai sasaran utama program tersebut.

Ia mengaku menerima cerita dari masyarakat bahwa makanan yang dibawa pulang dari sekolah kerap kali tidak dimakan dan justru diberikan kepada ternak di rumah. Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa meskipun makanan yang disediakan memiliki kandungan gizi yang baik, belum tentu sesuai dengan preferensi penerima manfaat.

Menurutnya, standar gizi yang diterapkan dalam program MBG sejauh ini sudah cukup baik dan memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan anak-anak. Namun, aspek rasa, variasi menu, dan penerimaan peserta juga perlu menjadi perhatian agar makanan yang disediakan benar-benar dikonsumsi.

Suyono menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari terpenuhinya standar gizi, tetapi juga dari tingkat konsumsi makanan oleh para penerima manfaat. Jika banyak makanan yang terbuang, maka tujuan program menjadi kurang optimal dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.

Selain menyoroti persoalan menu, ia juga mengungkap sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan program MBG di daerah.

Berdasarkan berbagai laporan yang diterima pemerintah daerah, masih terdapat konflik yang melibatkan yayasan penyelenggara dan pengelola dapur mandiri atau mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Perselisihan tersebut umumnya berkaitan dengan keterlambatan pembayaran hak pengelola dapur serta perbedaan pandangan mengenai sistem pengadaan dan penunjukan pemasok bahan pangan.

Menurut Suyono, masalah dalam rantai pasok menjadi salah satu titik yang paling rentan menimbulkan persoalan. Karena itu, pengawasan perlu diperkuat agar distribusi bahan baku dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel.

Ia juga menyoroti adanya potensi perbedaan harga yang cukup signifikan antara harga komoditas saat dibeli dari petani dengan harga yang tercatat ketika masuk ke rantai distribusi menuju dapur penyedia MBG.

Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran program.

Dalam kesempatan yang sama, Suyono turut mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap kualitas dan keamanan makanan yang disajikan kepada para siswa. Ia menyinggung kasus keracunan makanan yang sempat terjadi dan melibatkan ratusan penerima manfaat program MBG.

Menurutnya, apabila terjadi insiden semacam itu, pemerintah daerah menjadi pihak yang pertama kali mendapat sorotan dan harus bertanggung jawab dalam penanganannya.

Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG, mulai dari penyusunan menu, pengadaan bahan baku, distribusi logistik, hingga pengawasan kualitas makanan.

Suyono berharap perbaikan yang dilakukan dapat membuat program MBG berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, program ini juga diharapkan mampu menyerap hasil pertanian lokal serta meminimalkan berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaannya.

Dengan pengelolaan yang lebih baik, program MBG diharapkan tidak hanya sukses dari sisi target gizi, tetapi juga mampu menciptakan sistem distribusi pangan yang efisien, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat.