Mahasiswa USU Gelar Aksi di DPRD Sumut, Soroti BBM, Transparansi Anggaran hingga Lapangan Kerja

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (15/6/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai wadah penyampaian aspirasi terkait sejumlah isu nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Para mahasiswa membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan serta kritik terhadap sejumlah kebijakan yang dianggap perlu mendapat perhatian pemerintah.

Secara bergantian, peserta aksi menyampaikan orasi yang menyoroti berbagai persoalan, mulai dari harga bahan bakar minyak (BBM), pengelolaan anggaran negara, sektor pendidikan, hingga ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Ketua BEM USU, Angga Almaris Harahap, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

Aksi yang berlangsung di depan gedung legislatif itu kemudian mendapat respons dari pimpinan DPRD Sumatera Utara. Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, bersama sejumlah anggota dewan turun langsung menemui para demonstran untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan.

Pertemuan berlangsung di lokasi aksi dan disambut positif oleh para mahasiswa. Sebelumnya, massa aksi memang meminta agar perwakilan DPRD Sumut hadir secara langsung untuk menerima tuntutan mereka.

Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa menyampaikan sembilan poin tuntutan yang dianggap penting untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah maupun lembaga legislatif.

Salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah permintaan agar pemerintah menjaga stabilitas harga BBM di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian masyarakat. Mahasiswa juga meminta pengawasan distribusi BBM bersubsidi diperketat sehingga penyalurannya benar-benar tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh kelompok yang berhak menerima.

Selain persoalan energi, mahasiswa turut menyoroti pengelolaan anggaran negara dan daerah. Mereka mendorong pemerintah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus memastikan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut mereka, keterbukaan dalam penggunaan anggaran menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan setiap program pemerintah dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. DPRD Sumatera Utara menyatakan siap menampung serta meneruskan berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang berlaku.

Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah dapat lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, khususnya terkait kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Mereka juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik agar berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat.