Wali Murid dan Sekolah di Magelang Mengaku Lebih Tenang Usai Operasional Dapur MBG Terhenti

Penghentian operasional sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Magelang ternyata mendapat respons yang beragam dari masyarakat. Sebagian besar wali murid dan pihak sekolah justru mengaku merasa lebih tenang setelah distribusi makanan dari program tersebut dihentikan sementara.

Kekhawatiran mereka dipicu oleh maraknya kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan program serupa di sejumlah daerah. Kondisi tersebut membuat sebagian orang tua lebih memilih menyiapkan makanan sendiri untuk anak-anak mereka dibanding mengandalkan menu yang disediakan melalui program MBG.

Selain faktor keamanan pangan, beberapa wali murid juga menilai makanan yang dibagikan belum selalu memenuhi kebutuhan gizi anak secara optimal. Karena itu, penghentian sementara program dianggap tidak terlalu berdampak bagi mereka.

Salah satu wali murid, Dias, yang memiliki dua anak berstatus pelajar di Kota Magelang, mengaku sejak awal memilih untuk tidak mengizinkan anak-anaknya mengonsumsi makanan dari program MBG. Menurutnya, menyiapkan bekal dari rumah merupakan langkah yang lebih aman karena kualitas bahan makanan, kebersihan, serta kandungan gizinya dapat dipantau secara langsung.

Ia menilai proses produksi makanan dalam jumlah besar memiliki potensi terjadinya kelalaian sehingga diperlukan pengawasan yang sangat ketat agar keamanan konsumsi tetap terjaga.

Pandangan serupa juga disampaikan Astuti, wali murid di SMP Negeri 4 Magelang. Ia mengatakan putranya sudah tidak lagi menerima makanan dari program MBG sejak setelah masa libur Idulfitri.

Di lingkungan sekolah sendiri, terhentinya distribusi makanan tersebut tidak menjadi persoalan yang berarti. Salah seorang guru di SMP Negeri 4 Magelang membenarkan bahwa pasokan makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekolah mereka memang sudah berhenti sejak beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pihak sekolah tidak menuntut kompensasi apa pun atas penghentian program tersebut. Bahkan, absennya distribusi makanan dinilai mengurangi kekhawatiran sekolah terkait kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi siswa.

Guru yang enggan disebutkan identitasnya itu menyebut informasi yang diterimanya menunjukkan bahwa SPPG di kawasan Cacaban telah menghentikan operasional sejak usai libur Lebaran.

Sementara itu, terhentinya layanan MBG di Kota Magelang terjadi setelah lima dapur penyedia makanan bergizi menghentikan aktivitasnya secara bersamaan sejak Senin, 8 Juni 2026.

Penghentian operasional tersebut disebut berkaitan dengan tertundanya pencairan dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN). Penundaan tersebut membuat sejumlah dapur kesulitan melanjutkan kegiatan produksi makanan hingga waktu yang belum ditentukan.

Kondisi ini kemudian memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya hubungan antara keterlambatan dana dengan kasus hukum yang sebelumnya menyeret beberapa mantan pejabat BGN, yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.

Namun demikian, Koordinator Wilayah SPPG Kota Magelang, Farhan Firdaus, mengaku belum mengetahui secara pasti apakah penundaan anggaran tersebut berkaitan dengan kasus yang sedang menjadi perhatian publik.

Farhan menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan dana sebenarnya bukan hal baru dalam pelaksanaan program MBG. Hanya saja, menurutnya, kondisi kali ini mendapat sorotan yang lebih luas dibanding sebelumnya.

Selama ini, operasional dapur MBG sangat bergantung pada dana yang dikirimkan BGN melalui rekening virtual account masing-masing SPPG setiap dua minggu sekali. Dalam satu kali pencairan, setiap dapur dapat menerima dana operasional hingga ratusan juta rupiah.

Akibat keterlambatan transfer tersebut, sejumlah dapur, termasuk SPPG Botton, terpaksa menghentikan aktivitas memasak sementara waktu karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

Meski demikian, program MBG dipastikan tidak dihentikan secara permanen. Berdasarkan hasil rapat daring antara BGN dan para kepala SPPG yang digelar pada akhir pekan lalu, pemerintah telah menyiapkan skema pencairan dana baru untuk menjaga keberlangsungan program.

Penyaluran dana akan dilakukan secara bertahap dengan sistem prioritas. Dapur-dapur yang memiliki sisa saldo di bawah Rp150 juta akan menjadi pihak pertama yang menerima tambahan dana operasional.

Sementara itu, SPPG yang masih memiliki saldo cukup besar di atas batas yang telah ditentukan harus menunggu pencairan berikutnya. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap operasional dapur MBG dapat kembali berjalan secara bertahap dan distribusi makanan bergizi kepada para siswa dapat dilanjutkan.