Dinilai Tak Pantas, Sultan Brunei Cabut Gelar Kerajaan Sang Menantu

Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah secara resmi mencabut gelar kerajaan dari menantu perempuannya, Pengiran Raabi'atul Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah, pada Sabtu, 8 Agustus 2026. Keputusan mendadak tersebut diumumkan secara langsung oleh Kantor Kepala Protokol Kerajaan dan dipastikan berlaku efektif seketika.

Pengiran Raabi'atul Adawiyyah merupakan istri dari Pangeran 'Abdul Malik Hassanal Bolkiah yang merupakan salah satu putra dari sang Sultan. Keputusan pencabutan gelar bergengsi Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri tersebut dikonfirmasi oleh Penjabat Kepala Protokol Kerajaan, Pengiran Haji Raffizanna Pengiran Haji Razali, sebagai instruksi langsung dari Sultan.

Berdasarkan laporan lembaga penyiaran pemerintah RTB News, tindakan tegas ini diambil setelah perilaku sang menantu dinilai tidak pantas bagi seorang anggota keluarga kerajaan. Sikap serta tindakan kontroversial Raabi'atul dianggap telah mencoreng reputasi dan nama baik institusi monarki Brunei secara luas.

Selain dinilai mencoreng nama baik kerajaan, perilaku tersebut juga dianggap menunjukkan bentuk kurangnya rasa hormat secara nyata terhadap sosok Sultan Hassanal Bolkiah. Keputusan tegas sang pimpinan tertinggi Brunei ini pun langsung menyita perhatian publik serta media internasional.

Meskipun pengumuman resmi telah dikeluarkan, pihak Istana Brunei sama sekali tidak memberikan rincian spesifik mengenai tindakan atau insiden yang memicu pencabutan gelar tersebut. Pihak istana juga tidak mengonfirmasi apakah akan ada sanksi tambahan yang dijatuhkan kepada Raabi'atul ke depannya.

Langkah tegas Sultan Hassanal Bolkiah ini menegaskan komitmen tinggi monarki Brunei dalam menjaga martabat, norma, dan tata tertib di lingkungan internal keluarga istana. Seluruh anggota keluarga kerajaan diharapkan dapat senantiasa menjaga nilai-nilai kebangsawaan serta loyalitas penuh kepada kepala negara.

Hingga saat ini, perkembangan mengenai pencabutan gelar kerajaan menantu Sultan Brunei tersebut masih terus menjadi sorotan utama media di kawasan Asia Tenggara. Publik dan pengamat internasional terus menantikan perkembangan resmi lebih lanjut dari pihak Kerajaan Brunei Darussalam terkait peristiwa langka ini.