Bukan Sekadar Langganan Zoom, BGN Ungkap Urgensi Anggaran Rp5,7 Miliar untuk Program Gizi

Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan penjelasan resmi terkait polemik alokasi anggaran rapat daring melalui platform Zoom yang mencapai Rp5,7 miliar untuk tahun anggaran 2026. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa besaran dana tersebut bukan sekadar untuk biaya berlangganan aplikasi, melainkan merupakan bagian dari kebutuhan infrastruktur koordinasi masif antara pusat dan daerah dalam rangka implementasi program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah klarifikasi ini diambil guna merespons sorotan publik mengenai efisiensi penggunaan anggaran negara di tengah upaya pemerintah melakukan optimalisasi belanja kementerian dan lembaga.

Kebutuhan Koordinasi Pusat Hingga Daerah

Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa BGN memikul tanggung jawab besar untuk mengoordinasikan distribusi gizi di seluruh pelosok Indonesia. Melansir laporan Tirto, anggaran tersebut direncanakan untuk memfasilitasi komunikasi intensif dengan ribuan satuan pelayanan yang tersebar di tingkat kabupaten, kota, hingga desa. Mengingat luasnya jangkauan program MBG, rapat koordinasi secara fisik dinilai jauh lebih mahal dan tidak efisien dibandingkan sistem daring yang terintegrasi.

"Anggaran tersebut dialokasikan untuk memastikan seluruh operator lapangan, tenaga medis, dan penyalur bahan pangan memiliki frekuensi yang sama. Kami memerlukan jalur komunikasi yang stabil dan berlisensi khusus agar data koordinasi tetap aman dan tersentralisasi," ujar Dadan sebagaimana dikutip dari Solo Balapan.

Komponen Infrastruktur dan Keamanan Data

Kepala BGN juga merinci bahwa angka Rp5,7 miliar tersebut mencakup berbagai elemen teknis pendukung operasional daring. Berdasarkan laporan Kompas TV, anggaran tersebut meliputi penyewaan peladen (server) dengan kapasitas besar, lisensi akun premium untuk ribuan pengguna di tingkat daerah, serta penguatan sistem keamanan siber guna melindungi data penerima manfaat program gizi nasional.

Dadan menekankan bahwa BGN berupaya melakukan swakelola anggaran semaksimal mungkin guna menghindari ketergantungan pada pihak ketiga yang bersifat komersial murni. Dengan sistem swakelola, pemerintah memiliki kendali penuh atas aset digital dan data yang dikelola, sehingga potensi kebocoran informasi strategis dapat diminimalisasi.

Efisiensi dan Transparansi Anggaran

Sorotan mengenai anggaran belanja daring ini awalnya muncul saat pembahasan evaluasi anggaran di DPR RI. Melansir laporan Kompas.com, otoritas BGN memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan telah melalui proses perencanaan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan ini bertujuan untuk menepis anggapan bahwa terjadi pemborosan dalam pengadaan fasilitas penunjang komunikasi di internal lembaga baru tersebut.

Pemerintah berargumen bahwa investasi pada teknologi komunikasi daring justru menghemat biaya perjalanan dinas yang jika dilakukan secara fisik bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah per tahun. Dengan platform daring, pengambilan keputusan terkait kendala distribusi gizi di lapangan dapat dilakukan secara real-time dan cepat.

Dukungan Terhadap Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu pilar utama kebijakan pemerintah pusat untuk menurunkan angka tengkes (stunting) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, BGN memposisikan infrastruktur komunikasi sebagai "urat nadi" kesuksesan program tersebut. Tanpa koordinasi yang kuat, risiko kegagalan distribusi bahan pangan segar di daerah-daerah terpencil akan semakin besar.

Hingga Senin (27/4/2026), BGN menyatakan komitmennya untuk terus bersikap transparan dalam penggunaan anggaran. Masyarakat diimbau untuk melihat alokasi ini sebagai bagian dari belanja modal teknologi yang krusial bagi keberlangsungan program kemanusiaan berskala nasional.

Pengawasan dan Akuntabilitas

Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap akan melakukan pengawasan ketat terhadap realisasi anggaran ini. Kepala BGN menjamin bahwa seluruh pengadaan akun dan fasilitas rapat daring tersebut dilakukan melalui prosedur e-katalog yang transparan dan akuntabel. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk melihat efektivitas penggunaan platform daring tersebut terhadap capaian target gizi masyarakat di tiap wilayah.