Tolak Mobil Dinas Mewah, Unjuk Rasa di Samarinda Berakhir dengan Kericuhan

Eskalasi ketegangan pecah di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, pada Rabu (22/4/2026). Aksi unjuk rasa yang diikuti oleh ratusan warga dan aktivis mahasiswa berakhir ricuh setelah massa terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan. Demonstran menuntut pembatalan rencana pengadaan mobil dinas baru bagi jajaran pimpinan daerah yang nilainya mencapai Rp8,5 miliar. Kebijakan tersebut dinilai mencederai rasa keadilan di tengah upaya pemulihan ekonomi masyarakat setempat.

Aksi yang bermula sejak pagi hari ini semula berlangsung damai, namun suasana memanas saat keinginan massa untuk menemui Penjabat (Pj) Gubernur tidak terpenuhi.

Protes Pengadaan Aset Mewah

Pemicu utama aksi demonstrasi ini adalah munculnya rincian anggaran dalam dokumen pelaksanaan anggaran daerah yang mencantumkan pengadaan sejumlah kendaraan dinas mewah. Berdasarkan laporan Kompas TV, warga memprotes alokasi dana sebesar Rp8,5 miliar yang dianggap terlalu fantastis dan tidak mendesak. Masyarakat berpendapat bahwa anggaran sebesar itu seharusnya dapat dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan di pedalaman Kaltim atau peningkatan fasilitas kesehatan dasar.

"Di saat masyarakat masih kesulitan dan harga-harga kebutuhan pokok melambung, pemerintah justru memamerkan gaya hidup mewah dengan membeli mobil baru. Ini adalah pemborosan anggaran yang sangat nyata," teriak salah satu orator dalam aksi tersebut. Massa membawa berbagai spanduk dan poster yang mengecam ketidakpekaan pejabat publik terhadap kondisi ekonomi rakyat.

Detik-Detik Kericuhan dan Pembubaran Paksa

Ketegangan mulai meningkat saat massa mencoba merangsek masuk ke dalam area perkantoran Gubernur Kaltim. Polisi yang berjaga sejak pagi membentuk barikade ketat guna menghalau pergerakan demonstran. Melansir laporan Kumparan, situasi berubah menjadi anarkistis ketika massa mulai melempar botol dan benda tumpul ke arah barisan petugas, yang dibalas dengan tindakan persuasif hingga upaya pembubaran paksa.

Kericuhan tidak terhindarkan saat petugas keamanan akhirnya mengerahkan mobil penyemprot air (water cannon) dan gas air mata untuk memecah kerumunan yang semakin tidak terkendali. Beberapa pengunjuk rasa dilaporkan diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hingga sore hari, area di sekitar kantor gubernur tampak dijaga ketat oleh personel gabungan TNI dan Polri guna mengantisipasi aksi susulan.

Dokumentasi Visual dan Kondisi Lapangan

Berdasarkan dokumentasi dari ANTARA Foto, terlihat sisa-sisa kerusakan ringan pada pagar pembatas dan sejumlah fasilitas umum di sekitar lokasi unjuk rasa. Massa yang kocar-kacir setelah pembubaran paksa menyisakan tumpukan sampah dan atribut aksi yang berserakan di jalanan protokol.

Arus lalu lintas di sekitar Jalan Gajah Mada, Samarinda, sempat mengalami lumpuh total selama beberapa jam akibat aksi tersebut. Pihak kepolisian menyatakan bahwa tindakan pembubaran paksa dilakukan karena unjuk rasa telah melewati batas waktu yang ditentukan dan mulai mengganggu ketertiban umum serta membahayakan personel di lapangan.

Respons Pemerintah Daerah

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memberikan pernyataan resmi secara langsung terkait kericuhan maupun desakan pembatalan pengadaan mobil dinas tersebut. Namun, sumber internal kementerian terkait menyebutkan bahwa usulan anggaran tersebut sedang dalam tahap evaluasi ulang guna mempertimbangkan masukan dan keberatan dari masyarakat.

Para pengunjuk rasa mengancam akan kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka untuk membatalkan pengadaan mobil mewah tidak segera dipenuhi. Kondisi keamanan di Samarinda saat ini telah berangsur kondusif, meskipun personel kepolisian masih disiagakan di beberapa titik strategis di lingkungan perkantoran pemerintah provinsi.