Tiyo Ardianto Kembali Alami Intimidasi Usai Mengikuti Demo di Gejayan

Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, kembali mengalami tindakan intimidasi. Tiyo menemukan sebuah alat pelacak tidak dikenal yang terpasang di bagian bawah kerangka mobil yang dikendarainya setelah menghadiri aksi massa di kawasan Gejayan, Yogyakarta, (13/6/2026). 

Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya pada Minggu (14/6/2026), Tiyo memperlihatkan momen saat dirinya memeriksa kolong mobil saudaranya yang ia pinjam. Ia menemukan sebuah perangkat pelacak jenis PBX Finder yang sengaja ditempelkan di rangka bawah kendaraan.

"Ini adalah satu kejadian yang sangat menjijikan, yang menunjukkan betapa menjijikannya juga rezim yang hari ini sedang berkuasa. Kita yang mengkritik untuk perbaikan bangsa," ungkap Tiyo dalam unggahan di laman Instagram pribadinya, (13/6/2026). 

Tiyo menyatakan tidak mengetahui pasti siapa pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan alat tersebut. Namun, ia menyoroti bahwa insiden ini merupakan bentuk pembungkaman digital dan fisik yang nyata terhadap kelompok kritis. Menurutnya, rezim kekuasaan saat ini kerap merespons kritik masyarakat dengan ancaman.

"Itu mobil saudara yang saya pinjam untuk bepergian sejak merasa tidak aman," ungkap Tiyo saat dikonfirmasi oleh Kompas, Minggu (14/6/2026). 

Insiden ini menambah panjang rentetan teror yang dialami Tiyo akibat sikap kritisnya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, Tiyo tercatat pernah menjadi korban serangan siber berupa fitnah penggelapan dana KIP-K, intimidasi setelah aksi menolak UU TNI pada Maret 2025, hingga dikuntit oleh orang tidak dikenal di sebuah kedai pada awal 2026. 

Meskipun intimidasi fisik maupun digital terus mengintai, Tiyo menegaskan tidak akan mundur dan akan tetap lantang menyuarakan aspirasi masyarakat. Merespons kejadian ini, sejumlah politikus mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dalang di balik teror pelacakan tersebut demi menjamin kebebasan berpendapat.