Indonesia Gelap Gulita Nyaris Seharian, Publik Kecewa Pemerintah Malah Lempar Tanggung Jawab

Krisis listrik melanda sejumlah wilayah di Indonesia setelah pemadaman massal (blackout) berlangsung hampir 24 jam sejak Kamis (18/6/2026). Di tengah kekecewaan masyarakat akibat lumpuhnya berbagai aktivitas ekonomi dan pelayanan publik, pemerintah dan PT PLN (Persero) justru terkesan saling melempar tanggung jawab terkait penyebab utama gangguan sistem kelistrikan nasional tersebut.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa investigasi awal menunjukkan adanya kelalaian teknis dalam pemeliharaan infrastruktur transmisi utama yang dikelola PLN. Pihak kementerian menyayangkan lambatnya mitigasi risiko dari perusahaan pelat merah tersebut. Sebaliknya, manajemen PLN berdalih bahwa gangguan dipicu oleh kendala pasokan energi primer dan kebijakan regulasi hulu yang menghambat distribusi bahan baku pembangkit secara tepat waktu.

Sikap saling tuding ini bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, baru-baru ini. Bahlil sebelumnya sempat memberikan jaminan kepada publik bahwa tidak akan ada pemadaman listrik dalam waktu dekat. Ia menegaskan bahwa pasokan energi primer untuk pembangkit listrik di seluruh Indonesia berada dalam kondisi aman dan tidak ada gangguan distribusi yang berarti.

Pengamat kebijakan publik mendesak pemerintah untuk segera menyelaraskan komunikasi dan fokus pada solusi konkret daripada berpolemik di ruang publik. Hingga Jumat (19/6/2026) pagi, proses pemulihan (recovery) sistem kelistrikan masih terus dilakukan secara bertahap oleh tim teknis di lapangan. Namun, ketidakpastian mengenai kapan listrik akan kembali normal sepenuhnya terus memicu gelombang protes dari masyarakat di berbagai platform media sosial.