Heboh Pembubaran Nonton Bareng Film 'Pesta Babi', KSAD: Itu Arahan Pemda

Gelombang kontroversi seputar penayangan dan pemutaran film berjudul "Pesta Babi" terus bergulir di tengah publik serta menarik perhatian jajaran pejabat negara. Langkah tegas berupa pembubaran paksa terhadap sejumlah acara nonton bareng (nobar) independen yang mengagendakan pemutaran film ini di berbagai daerah telah memicu perdebatan sengit mengenai ruang berekspresi dan alasan di balik pelarangan tersebut.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) turut memberikan pernyataan menohok terkait keberadaan film yang tengah menjadi sorotan tajam ini. KSAD secara terbuka melontarkan kecurigaan sekaligus mempertanyakan latar belakang finansial di balik proses produksi karya audio-visual tersebut. Dengan kalimat retoris, pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat tersebut meminta publik ikut mencermati dan berpikir secara kritis mengenai dari mana sumber dana besar yang mengalir untuk membiayai pembuatan film "Pesta Babi".

Selain menyoroti masalah pendanaan, KSAD memberikan klarifikasi resmi mengenai keterlibatan langsung aparat keamanan dalam aksi pembubaran acara nonton bareng film tersebut di lapangan yang sempat viral. Dirinya mengklaim dan menegaskan bahwa tindakan pembubaran nobar "Pesta Babi" oleh personel militer bukanlah atas inisiatif sepihak dari internal TNI. Menurut penjelasannya, langkah penertiban tersebut murni dilakukan guna menjalankan serta mengawal arahan resmi yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat demi menjaga kondusivitas wilayah.

Di sisi lain, kehebohan isu ini juga memantik respons dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Saat dimintai keterangan oleh awak media mengenai polemik dan esensi muatan di dalam film yang dilarang ditonton oleh sebagian kalangan tersebut, Pigai memilih untuk bersikap pasif. Dirinya secara tegas menyatakan enggan memberikan tanggapan atau komentar lebih jauh mengenai substansi maupun pro-kontra pelarangan film tersebut. Kendati demikian, tokoh asal Papua ini membuat pengakuan bahwa dirinya secara pribadi sebenarnya sudah menonton utuh film "Pesta Babi" tersebut.

Pengetatan dan pelarangan terhadap akses menonton film "Pesta Babi" ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai langkah preventif untuk meredam potensi gesekan sosial di masyarakat, mengingat narasi yang diangkat dianggap sensitif. Namun di sudut pandang yang berbeda, gelombang pembubaran ini justru semakin memantik rasa penasaran publik yang lebih luas untuk mencari tahu isi dari film tersebut, sekaligus memicu diskusi mendalam mengenai batasan sensor dan intervensi otoritas terhadap karya seni di ruang publik.