Siap-Siap Beralih dari LPG 3 Kg, Pemerintah Bakal Impor 100 Ribu Tabung CNG dari China

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mematangkan langkah strategis untuk menekan ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG), khususnya varian bersubsidi 3 kilogram. Sebagai langkah awal substitusi energi ke sektor rumah tangga, pemerintah menyatakan kesiapannya untuk mengimpor sebanyak 100 ribu tabung gas Compressed Natural Gas (CNG) dari China. Pemilihan China sebagai negara asal impor didasarkan pada kesiapan manufaktur mereka dalam memproduksi tabung bertekanan tinggi sesuai standar keselamatan internasional.

Rencana impor tabung gas CNG ini merupakan bagian dari proyek percontohan (pilot project) nasional untuk menguji keandalan infrastruktur dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap energi alternatif. Distribusi tabung gas CNG impor ini nantinya akan difokuskan terlebih dahulu di wilayah yang dekat dengan sumber gas bumi asli Indonesia, sehingga rantai pasok dan biaya logistik dapat ditekan serendah mungkin.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM menjelaskan bahwa peralihan ke CNG memiliki keuntungan ganda, baik dari sisi ekonomi maupun faktor keselamatan. Dari segi keamanan, karakteristik gas CNG diklaim jauh lebih aman dibandingkan dengan LPG konvensional. Jika terjadi kebocoran pada instalasi atau katup tabung, gas CNG akan langsung menguap dan terbang ke udara bebas karena memiliki berat jenis yang lebih ringan daripada udara. Sifat ini meminimalkan risiko akumulasi gas di dalam ruangan yang sering menjadi pemicu utama ledakan atau kebakaran pada kasus kebocoran tabung LPG.

Selain aspek keselamatan yang lebih tinggi, tekanan di dalam tabung CNG juga dikelola secara ketat melalui standardisasi material tabung yang tebal dan kokoh. Pemerintah menjamin bahwa tabung gas yang diimpor telah melewati serangkaian uji coba tekanan ekstrem demi memastikan ketahanan fisik yang maksimal selama proses distribusi hingga ke tangan konsumen di sektor rumah tangga maupun pelaku usaha mikro.

Di sisi lain, munculnya kebijakan pemanfaatan gas CNG ini sempat menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan program hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), yang sebelumnya juga digadang-gadang sebagai pengganti elpiji melon. Menanggapi hal tersebut, Kementerian ESDM menegaskan bahwa proyek DME tetap berjalan dan tidak akan dihentikan meskipun pemerintah saat ini gencar memperkenalkan CNG ke publik.

Pemerintah memandang bahwa pemanfaatan CNG dan pengembangan DME merupakan dua strategi pararel yang saling melengkapi dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional. Keduanya memiliki segmentasi dan target wilayah geografis yang berbeda. Sementara CNG dioptimalkan untuk wilayah-wilayah yang memiliki kedekatan akses dengan sumber gas bumi atau pipa transmisi, proyek DME akan diproyeksikan untuk menyuplai kebutuhan energi di wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan gas bumi, dengan memanfaatkan potensi batu bara kalori rendah yang melimpah di dalam negeri.

Melalui kombinasi pemanfaatan gas CNG impor, optimalisasi gas bumi domestik, serta keberlanjutan proyek hilirisasi DME, pemerintah optimistis dapat secara bertahap mengurangi beban subsidi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang selama ini tersedot besar untuk komoditas impor LPG.