Respon Cepat DKI! Pramono Putuskan Bongkar Salah Satu JPO Unik Tapi Mubazir di Rasuna Said

Langkah responsif ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menanggapi sorotan publik terkait keberadaan fasilitas penyeberangan orang yang dinilai kurang efektif. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengambil keputusan tegas untuk membongkar salah satu Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di koridor Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Minggu, 9 Agustus 2026. Keputusan ini diambil usai infrastruktur tersebut mendadak viral di berbagai platform media sosial lantaran posisinya yang berdampingan sangat dekat, namun anehnya tidak saling terhubung satu sama lain.

Keberadaan dua struktur JPO yang terpisah jarak hanya beberapa meter tersebut dinilai warga dan penyeberang jalan sangat membingungkan serta tidak ramah pengguna. Salah satu jembatan diketahui terhubung langsung dengan stasiun LRT Jabodebek, sementara jembatan lama lainnya berdiri terpisah tanpa akses integrasi yang jelas. Kondisi ini membuat fungsi jembatan penyeberangan lama menjadi mubazir dan terkesan memboroskan pemanfaatan ruang publik di kawasan bisnis protokoler Jakarta tersebut.

Menanggapi keluhan masyarakat yang kian meluas, Pramono Anung langsung menginstruksikan Dinas Perhubungan serta Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi lapangan teknis. Dari hasil peninjauan menyeluruh, Pemprov DKI menyimpulkan bahwa mempertahankan dua struktur jembatan terpisah di lokasi yang sama sama sekali tidak memberikan nilai tambah bagi efisiensi lalu lintas maupun keamanan para pejalan kaki. Oleh karena itu, opsi pembongkaran satu struktur JPO yang dianggap redundant atau tumpang tindih diputuskan sebagai solusi terbaik.

Proses penataan ulang kawasan ini akan segera dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu arus lalu lintas utama di Jalan HR Rasuna Said maupun operasional transportasi publik di sekitarnya. Pembongkaran infrastruktur ini diharapkan tidak hanya merapikan estetika tata kota di pusat bisnis ibu kota, melainkan juga mengoptimalkan integrasi fasilitas jalan kaki dengan moda transportasi modern seperti LRT Jabodebek. Langkah cepat Pemprov DKI Jakarta ini pun mendapat apresiasi dari masyarakat yang mendambakan tata ruang kota yang logis, rapi, dan mengutamakan kenyamanan publik.