Picu Gelombang Penolakan! Penganugerahan Gelar Sesepuh Raja Timor untuk Jokowi Diduga Sarat Kepentingan Politik

Safari politik yang dilakoni Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) menyisakan riak perdebatan di tengah masyarakat. Langkah penobatan gelar adat kehormatan "Sesepuh Raja-Raja Timor" kepada Jokowi di kawasan Lai-Lai Besi Kopan (LLBK), Kota Kupang, pada Sabtu, 1 Agustus 2026, langsung memicu gelombang penolakan keras dari elemen mahasiswa. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang bersama Ikatan Mahasiswa Daerah Timor (IMADAR) menyuarakan kritik tajam terhadap prosesi adat yang dinilai telah terkooptasi oleh agenda politik praktis.

Kunjungan Jokowi ke wilayah NTT kali ini tidak terlepas dari rangkaian safari politik lintas daerah yang membentang dari Lampung hingga kawasan Indonesia Timur. Didampingi jajaran pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kehadiran tokoh politik nasional tersebut memang menyedot antusiasme warga lokal di beberapa titik lokasi. Namun, di balik kerumunan massa yang menyambut antusias, keputusan sejumlah pemangku adat dan lembaga raja-raja se-Pulau Timor untuk menyematkan gelar "Sesepuh" dianggap menyimpang dari tatanan nilai serta norma adat yang berlaku. Elemen mahasiswa menilai bahwa simbol kebudayaan dan gelar kehormatan sakral tidak sepatutnya ditarik ke arena politik untuk kepentingan elektoral semata.

PMKRI dan IMADAR menegaskan bahwa penganugerahan gelar kehormatan adat seharusnya didasarkan pada konsensus internal lembaga adat yang murni serta terbebas dari intervensi kepentingan kekuasaan. Mereka menuding adanya indikasi politisasi tradisi oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan panggung adat demi kepentingan kelompok politik sepihak. Komodifikasi gelar kehormatan ini dinilai mencederai marwah serta kesakralan lembaga adat Timor yang dijaga secara turun-temurun. Mahasiswa menuntut agar nilai-nilai kebudayaan lokal dikembalikan pada hakikatnya sebagai perekat sosial, bukan sebagai instrumen pencitraan figur politik.

Di sisi lain, para tokoh adat yang menyerahkan gelar tersebut beralasan bahwa penganugerahan murni merupakan bentuk apresiasi tertinggi masyarakat Timor atas rekam jejak pembangunan era pemerintahan Jokowi. Selama sepuluh tahun memimpin, NTT mendapatkan alokasi pembangunan infrastruktur vital yang sangat masif, mulai dari bendungan, pos lintas batas negara, hingga jalan strategis. Menurut pihak penganugerah, gelar tersebut merupakan ucapan terima kasih warga atas dedikasi nyata yang telah mengubah wajah dan perekonomian kawasan Indonesia Timur.

Polemik penganugerahan gelar adat ini mencerminkan betapa tipisnya batas antara penghormatan budaya dan kepentingan panggung politik nasional. Aksi penolakan yang dilancarkan oleh kelompok mahasiswa di Kota Kupang menjadi peringatan tegas agar tatanan tradisi serta nilai leluhur tidak mudah terdistorsi oleh arus konsolidasi partai. Ke depan, dinamika ini meninggalkan catatan penting bagi publik NTT tentang krusialnya menjaga independensi dan kesakralan warisan budaya dari tarikan kepentingan politik praktis.