KPK Endus Aliran Dana ke Parlemen, Pemeriksaan Maraton Biro Travel Dimulai Pekan Depan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami carut-marut pengelolaan kuota haji tahun anggaran 2024 yang diduga sarat dengan praktik rasuah. Memasuki babak baru penyidikan, lembaga antirasuah tersebut kini tengah membidik dugaan aliran dana hasil korupsi yang mengalir ke oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI serta merencanakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro perjalanan (travel) haji di berbagai daerah.

Kasus ini bermula dari adanya laporan mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Langkah ini diduga merugikan ribuan jemaah calon haji yang telah mengantre selama puluhan tahun.

Penyidik KPK melaporkan adanya temuan awal yang mengindikasikan bahwa uang suap dari perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus tidak hanya berhenti di tingkat birokrasi kementerian, tetapi juga diduga mengalir ke oknum di parlemen. Aliran dana tersebut disinyalir sebagai imbal balik atas peran oknum anggota dewan dalam memuluskan kebijakan penambahan kuota tertentu yang menguntungkan pihak swasta.

"Kami sedang mendalami bukti-bukti transaksi dan keterangan saksi terkait adanya 'uang ketok' atau komitmen fee yang diduga melibatkan unsur legislatif. Integritas pengelolaan ibadah haji tercederai oleh kepentingan sempit yang mencari keuntungan di atas penderitaan jemaah," ujar perwakilan KPK dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Penelusuran aset (asset tracing) terus dilakukan secara intensif untuk memetakan sejauh mana keterlibatan pihak-pihak di Senayan dalam skandal yang mencoreng citra penyelenggaraan ibadah suci ini.

Guna memperkuat konstruksi perkara, KPK menjadwalkan pemeriksaan maraton terhadap puluhan pemilik dan pengelola biro travel haji mulai pekan depan. Pemeriksaan ini tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi juga menyasar sejumlah daerah yang memiliki basis jemaah haji besar, termasuk di wilayah Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengklarifikasi mekanisme perolehan kuota tambahan yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan tersebut. KPK menduga ada praktik "jual-beli" kuota yang melibatkan oknum pejabat pusat dengan pengusaha travel untuk memfasilitasi jemaah yang ingin berangkat tanpa melalui antrean reguler.

"Pekan depan, tim penyidik akan bekerja secara maraton. Kami sudah melayangkan surat panggilan kepada sejumlah bos biro travel. Kami mengimbau mereka untuk bersikap kooperatif dan memberikan keterangan yang jujur agar kasus ini segera tuntas," tambah pihak KPK.

Langkah berani KPK dalam menyentuh institusi legislatif dan sektor swasta ini mendapatkan dukungan luas dari organisasi masyarakat sipil. Masyarakat berharap proses hukum ini tidak hanya berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga mampu menjadi momentum perbaikan total dalam sistem manajemen haji di Indonesia.

Ketimpangan antara kuota reguler dan kuota khusus yang sering kali dipermainkan oleh oknum tertentu menjadi fokus utama yang harus dibenahi. KPK menegaskan bahwa setiap sen uang yang diambil dari hak jemaah harus dipertanggungjawabkan di muka hukum.

Hingga berita ini diturunkan, sejumlah pihak yang namanya disebut-sebut dalam pusaran kasus ini belum memberikan pernyataan resmi. Namun, KPK memastikan bahwa proses hukum akan berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik manapun demi menjaga muruah ibadah haji bagi seluruh umat Islam di Indonesia.