aerah Terhimpit Batas Belanja Pegawai 30 Persen, Nasib TPP dan PPPK Jadi Pertaruhan UU HKPD

Pemerintah daerah di seluruh Indonesia kini tengah menghadapi tantangan serius dalam menyeimbangkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menyusul pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang membatasi alokasi belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen dari total belanja daerah.

Regulasi ini memicu kekhawatiran meluas di tingkat daerah, mulai dari potensi terpangkasnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga ketidakpastian nasib pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya kategori paruh waktu.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengungkapkan bahwa mayoritas kabupaten dan kota di wilayahnya saat ini masih memiliki beban belanja pegawai di atas ambang batas 30 persen. Kondisi ini menempatkan pemerintah daerah dalam posisi sulit untuk melakukan ekspansi pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik lainnya.

"Kondisi riil di lapangan menunjukkan banyak daerah yang belanja pegawainya masih berada di kisaran 35 hingga 40 persen. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi agar penyesuaian ini tidak mengganggu stabilitas kesejahteraan pegawai," ujar Emil dalam sebuah pertemuan koordinasi di Surabaya, Senin (6/4/2026).

Pembatasan ini dimaksudkan agar porsi APBD lebih banyak terserap untuk pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Namun, bagi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, aturan ini menjadi beban administratif yang sangat berat.

Dampak langsung dari aturan ini mulai dirasakan di berbagai daerah, termasuk di Bangka Belitung. Muncul kekhawatiran bahwa TPP ASN terancam tidak dapat dibayarkan secara penuh atau bahkan ditiadakan jika daerah gagal menekan angka belanja pegawai di bawah plafon yang ditentukan.

Para pejabat daerah mengingatkan bahwa TPP merupakan salah satu komponen vital untuk menjaga motivasi dan kinerja birokrasi. Pemangkasan secara mendadak dikhawatirkan akan memicu penurunan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah kini dipaksa melakukan efisiensi ketat, mulai dari pembatasan rekrutmen baru hingga rasionalisasi tunjangan operasional.

Di tengah kemelut anggaran, muncul pula perdebatan mengenai status pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK. Penjelasan terbaru mengenai implementasi UU HKPD menegaskan bahwa komponen belanja pegawai yang dihitung dalam limit 30 persen adalah mereka yang berstatus ASN, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK penuh waktu.

Hal ini memberikan sedikit ruang napas bagi daerah terkait rencana pengangkatan PPPK paruh waktu. Skema paruh waktu diharapkan menjadi solusi bagi tenaga non-ASN yang tidak tertampung dalam formasi penuh waktu tanpa membebani pagu belanja pegawai secara drastis. Meski demikian, pemerintah daerah tetap diminta berhati-hati dalam melakukan pemetaan kebutuhan riil pegawai agar tidak terjadi pembengkakan anggaran di masa mendatang.

"Penjelasannya jelas, yang masuk dalam hitungan belanja pegawai sesuai UU HKPD adalah PNS dan PPPK. Untuk skema paruh waktu, mekanisme anggarannya akan diatur lebih spesifik agar tidak membentur batas 30 persen tersebut," tulis penjelasan teknis yang dirilis otoritas terkait.

Pemerintah pusat memberikan masa transisi bagi daerah untuk menyesuaikan postur anggarannya. Namun, desakan agar aturan ini ditinjau kembali tetap menguat, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki karakteristik geografis luas dan membutuhkan banyak tenaga lapangan.

Ke depan, sinkronisasi antara kebijakan rekrutmen ASN pusat dan kemampuan fiskal daerah menjadi kunci utama. Tanpa adanya sinkronisasi tersebut, kebijakan pembatasan belanja pegawai ini dikhawatirkan hanya akan menjadi bumerang yang mengancam kesejahteraan pegawai dan efektivitas jalannya pemerintahan di daerah.