Rektor USD Soroti Sistem Penerimaan PTN di Tengah Menurunnya Peminat PTS

Komisi X DPR RI menyoroti terus menurunnya jumlah pendaftar di perguruan tinggi swasta (PTS) daerah dan mendorong evaluasi terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru. Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapat perhatian karena berdampak pada keberlangsungan banyak kampus swasta di Indonesia.

Rektor Universitas Sanata Dharma, Albertus Bagus Laksana, menyambut baik dorongan tersebut. Menurutnya, persoalan berkurangnya mahasiswa baru memang tengah menjadi tantangan serius yang dihadapi banyak PTS.

Ia mengungkapkan bahwa penurunan jumlah pendaftar tidak hanya dialami kampus-kampus kecil atau perguruan tinggi di daerah tertentu. Sejumlah program studi di Universitas Sanata Dharma, termasuk jurusan yang selama ini dikenal sebagai program unggulan, juga mulai mengalami penurunan peminat.

Menurut Bagus, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi kondisi tersebut. Namun, ia menilai sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi salah satu faktor utama yang berdampak pada berkurangnya jumlah mahasiswa baru di PTS.

Ia menyoroti mekanisme penerimaan mahasiswa yang berlangsung dalam beberapa jalur dan berlangsung cukup panjang. Kondisi itu dinilai membuat banyak calon mahasiswa lebih memilih menunggu hasil seleksi PTN dibanding segera mendaftar ke kampus swasta.

Karena itu, ia mendukung wacana pembaruan sistem penerimaan mahasiswa baru, termasuk pengaturan kuota jalur mandiri di PTN serta penataan jadwal seleksi agar tidak berlangsung terlalu lama dan berdampak pada proses penerimaan mahasiswa di PTS.

Bagus juga menilai aspirasi yang selama ini disampaikan berbagai perguruan tinggi swasta terkait persoalan tersebut belum mendapat respons yang memadai. Menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan langkah yang lebih tegas dan konkret untuk menciptakan sistem penerimaan mahasiswa yang lebih adil bagi seluruh perguruan tinggi.

Selain membenahi mekanisme penerimaan mahasiswa baru, ia juga mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pendanaan perguruan tinggi negeri. Dengan dukungan pembiayaan yang lebih baik, PTN diharapkan tidak perlu terus memperluas kapasitas penerimaan mahasiswa atau membuka program studi baru semata-mata untuk memenuhi kebutuhan finansial.

Di sisi lain, keberlangsungan perguruan tinggi swasta juga dinilai perlu mendapat perhatian lebih besar. Dukungan yang dibutuhkan antara lain berupa bantuan pengembangan institusi, subsidi pendidikan, serta kemudahan dalam membuka program studi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.

Menurut Bagus, kebijakan pembatasan pembukaan program studi baru perlu diterapkan secara lebih proporsional. Ia berharap pemerintah dapat menciptakan iklim pendidikan tinggi yang lebih seimbang sehingga PTN dan PTS memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.