Dukung Program MBG, Legislator Ingatkan Pentingnya Evaluasi Pejabat

Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 resmi dibuka di Gedung Nusantara, Jakarta. Agenda ketatanegaraan ini diikuti 629 dari 732 anggota parlemen sehingga secara resmi telah memenuhi ketentuan kuorum persidangan.

Persidangan ini dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta para pimpinan lembaga tinggi negara. Sejumlah mantan presiden dan wakil presiden, termasuk Joko Widodo, turut hadir memenuhi undangan resmi dalam forum tertinggi kenegaraan tersebut.

Dalam rangkaian acara, Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin pembacaan doa yang menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Beliau memohon agar seluruh potensi bangsa dapat disinergikan demi mempertahankan martabat Indonesia di tengah tantangan global.

Doa tersebut memuat permohonan agar rakyat senantiasa dilindungi dari perpecahan, fitnah, dan berbagai bentuk rekayasa yang merugikan. Selain itu, masyarakat diimbau untuk selalu berintrospeksi diri serta menyikapi kritik secara bijaksana demi kemajuan bersama.

Seusai menyampaikan pidato kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto melangkah turun dari mimbar untuk memberi hormat dan menyalami Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kedua tokoh tersebut saling bertegur sapa dengan hangat serta tersenyum di hadapan para wakil rakyat dan tamu undangan.

Kehangatan berlanjut saat Kepala Negara menyapa jajaran mantan pejabat tinggi negara serta para pimpinan partai politik yang hadir. Suasana kondusif ini menjadi simbol kekompakan elite politik dalam mengawal keberlanjutan roda pemerintahan serta kebijakan strategis nasional.

Sementara itu, anggota DPD RI Alfiansyah Komeng memberikan tanggapan positif terhadap berbagai program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis. Ia menegaskan bahwa program tersebut memiliki konsep yang sangat baik untuk meningkatkan gizi serta kualitas hidup generasi muda.

Kendati demikian, ia mengingatkan agar kinerja para pejabat pelaksana terus dievaluasi demi menjamin efisiensi dan ketepatan sasaran. Pengawasan ketat amat diperlukan agar pelaksanaan program strategis tidak mengalami hambatan birokrasi maupun penyimpangan teknis.

Ia turut menyampaikan apresiasi atas capaian swasembada pangan yang berhasil diwujudkan oleh pemerintah pada periode saat ini. Ketahanan pangan mandiri menjadi benteng utama bangsa dalam menghadapi ketidakpastian situasi geopolitik dan krisis pangan dunia.

Rangkaian persidangan ini menegaskan komitmen kuat antarlembaga negara untuk terus memperkokoh stabilitas politik dan ekonomi nasional. Sinergi yang harmonis antara jajaran eksekutif dan legislatif diharapkan dapat mewujudkan kemakmuran yang merata bagi seluruh masyarakat.