BGN Evaluasi Insentif SPPG Rp6 Juta per Hari Setelah Temuan Dugaan Pemborosan Rp1 Triliun

Badan Gizi Nasional (BGN) berencana melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemberian insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari kepada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Evaluasi tersebut dilakukan setelah muncul temuan terkait pembengkakan jumlah titik dapur serta dugaan pemborosan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan pihaknya tengah menelaah efektivitas skema insentif yang selama ini diterapkan. Menurutnya, hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk menentukan apakah besaran insentif tetap dipertahankan, disesuaikan, atau diganti dengan mekanisme baru yang dinilai lebih efisien.

Kebijakan insentif Rp6 juta per hari sebelumnya diberikan kepada SPPG untuk mendukung operasional dapur program MBG. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan pendukung, termasuk pengelolaan dapur, distribusi makanan, dan aktivitas operasional lainnya yang berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat.

Namun, skema tersebut belakangan menjadi sorotan setelah muncul laporan mengenai potensi pemborosan anggaran. Sejumlah pihak menilai pemberian insentif dalam jumlah besar perlu dievaluasi agar penggunaan dana negara lebih tepat sasaran dan sejalan dengan prinsip efisiensi yang tengah didorong pemerintah.

Dalam beberapa bulan terakhir, program MBG memang menjadi perhatian publik karena besarnya anggaran yang dikelola. Pemerintah sebelumnya telah melakukan sejumlah langkah efisiensi, termasuk menyesuaikan target pembangunan dapur baru dan memfokuskan program pada wilayah yang dianggap paling membutuhkan layanan gizi tambahan.

Selain mengevaluasi insentif SPPG, BGN juga disebut sedang menyiapkan laporan terkait efisiensi anggaran MBG untuk dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto. Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang mampu menjaga keberlanjutan program sekaligus memastikan penggunaan anggaran berlangsung lebih efektif dan akuntabel.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Dengan cakupan penerima manfaat yang sangat besar, tata kelola anggaran menjadi aspek penting agar program dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan beban fiskal yang berlebihan.

Pengamat kebijakan publik menilai evaluasi terhadap insentif SPPG merupakan langkah yang wajar dalam proses perbaikan program. Selain memastikan efisiensi penggunaan dana negara, evaluasi juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

Hasil evaluasi tersebut diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat setelah BGN menyelesaikan kajian internal dan melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian serta lembaga terkait. Pemerintah berharap setiap rupiah yang dialokasikan untuk program MBG dapat memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan gizi masyarakat Indonesia.