Bawa Enam Tuntutan, Massa Buruh Siap Banji Kawasan Senayan di May Day 2026

Gelombang aksi massa besar-besaran diprediksi akan memadati kawasan pusat ibu kota pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, 1 Mei 2026 mendatang. Ratusan ribu buruh dari berbagai elemen organisasi yang tergabung dalam serikat pekerja nasional berencana melakukan aksi unjuk rasa terpusat di depan Gedung DPR/MPR RI serta kantor-kantor DPRD di berbagai daerah.

Aksi yang dipimpin oleh tokoh aktivis buruh nasional, Said Iqbal, ini membawa enam tuntutan krusial yang dianggap sebagai persoalan fundamental bagi kesejahteraan kelas pekerja di Indonesia. Persiapan mobilisasi massa kini tengah dimatangkan guna memastikan aspirasi buruh tersampaikan secara efektif kepada para pembuat kebijakan di Senayan.

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/4/2026), Said Iqbal menegaskan bahwa peringatan May Day tahun ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kaum buruh. Estimasi jumlah massa yang akan turun ke jalan di wilayah Jabodetabek mencapai ratusan ribu orang, yang nantinya akan bergerak secara tertib menuju titik pusat di depan Gedung DPR RI.

"Kami telah melakukan koordinasi di tingkat basis. Seluruh elemen pekerja, mulai dari manufaktur hingga sektor jasa, akan bergabung dalam satu komando untuk menuntut hak-hak yang selama ini terpinggirkan," ujar Said Iqbal.

Selain di Jakarta, aksi serupa juga akan digelar secara serentak di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia guna memperkuat gaung tuntutan secara nasional.

Fokus utama aksi May Day 2026 mencakup enam poin tuntutan yang berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi rumah tangga buruh dan kepastian hukum dalam hubungan industrial. Berikut adalah rincian tuntutan tersebut:

1. Pencabutan UU Cipta Kerja: Para buruh tetap konsisten menuntut pencabutan total Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap mendegradasi hak-hak pekerja, terutama terkait pesangon dan kemudahan pemutusan hubungan kerja (PHK).
2. Kenaikan Upah Layak: Mendesak pemerintah untuk menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang signifikan guna mengimbangi laju inflasi dan harga kebutuhan pokok yang kian melambung.
3. Hapus Sistem Alih Daya (Outsourcing): Menuntut penghapusan praktik outsourcing yang dianggap sebagai bentuk perbudakan modern karena tidak memberikan jaminan kelangsungan kerja bagi buruh.
4. Perlindungan Pekerja Perempuan: Mendorong penguatan regulasi perlindungan bagi buruh perempuan, termasuk hak cuti haid, cuti hamil, dan perlindungan dari kekerasan di tempat kerja.
5. Reformasi Jaminan Sosial: Meminta perbaikan sistem jaminan kesehatan dan jaminan pensiun agar lebih mudah diakses dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh pekerja.
6. Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok: Mendesak pemerintah untuk mengendalikan harga pangan dan energi yang menjadi beban utama dalam pengeluaran harian buruh.

Pihak kepolisian di wilayah hukum Polda Metro Jaya dikabarkan telah mulai menyusun skema pengamanan guna mengawal jalannya aksi tersebut agar tetap kondusif. Penyekatan dan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto dan kawasan Senayan diperkirakan akan diberlakukan sejak pagi hari untuk memfasilitasi pergerakan massa aksi.

Organisasi buruh mengimbau kepada seluruh peserta aksi untuk tetap mengedepankan ketertiban dan tidak terpancing oleh provokasi yang dapat merusak muruah perjuangan buruh. Pihak penyelenggara aksi juga memastikan adanya tim kesehatan dan kebersihan mandiri untuk menjaga kenyamanan di lokasi unjuk rasa.

Aksi May Day 2026 ini diharapkan menjadi katalisator bagi pemerintah dan legislatif untuk segera melakukan dialog terbuka dengan perwakilan pekerja. Kehadiran ratusan ribu massa di depan gedung parlemen menjadi sinyal kuat bahwa isu kesejahteraan buruh tetap menjadi prioritas yang harus segera dicarikan solusinya demi stabilitas ekonomi dan sosial nasional.