Ahmad Sahroni Mengaku Tak Ambil Gaji DPR sebagai Bentuk Tanggung Jawab Moral

Ahmad Sahroni kembali menjadi sorotan publik setelah resmi aktif menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kamis (19/2/2026). Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi NasDem tersebut menyatakan tidak akan menerima gaji dari posisinya di parlemen dan memilih menyalurkan seluruh hak keuangan kepada yayasan Kitabisa secara transparan dan terbuka (10/3/2026). 

"Gebrakannya mungkin gaji gua sebagai anggota DPR, mau gua serahkan ke yayasan Kitabisa," ungkap Sahroni saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI Senayan, dilansir dari video 20detik, Jakarta (10/3/2026). 

Keputusan ini akan segera disampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI agar teknis penyaluran gaji dapat dikirimkan langsung ke rekening yayasan terkait. Langkah Sahroni ini merupakan bentuk respons atas perkara yang menyeret namanya dalam peristiwa demonstrasi Agustus 2025 lalu. Sahroni menegaskan tidak ingin menerima gaji yang bersumber dari pajak rakyat dan lebih memilih mengalokasikan untuk kepentingan sosial melalui platform kemanusian tersebut.

"Agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, membantu mereka-mereka yang butuh. Ini sifatnya transparan dan yayasan terbuka, kita serahkan kepada Kitabisa. Biar kita bisa tahu mana yang paling membutuhkan bantuan mendesak," lanjut Sahroni. 

Pengalihan gaji ini akan dilakukan secara terbuka untuk memastikan akuntabilitas penyaluran dana tepat pada sasaran. Komitmen dalam menjalankan sisa masa jabatan hingga 2029 akan difokuskan pada pelayanan publik tanpa mengambil keuntungan finansial dari negara dan rakyat. 

"Kalau kita menyalurkan sendiri terkadang ada yang tau ada yang enggak, tapi kalau lewat Kitabisa akan dilaporkan di ruang terbuka dan publik," tambah Sahroni. 

Sahroni mengaku tidak mengetahui gaji yang diterimanya dan memperkirakan sekitar 60 juta termasuk tunjangan-tunjangan sebagai anggota DPR. Besaran gaji akan diberikan secara keseluruhan sebagai tanggung jawab moral disamping dirinya sebagai businessman yang masih memiliki pasukan lain selain menjadi DPR.