Pusaran Korupsi Mini Zoo Purworejo: Kejari Periksa 48 Saksi Termasuk Mantan Bupati

Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo terus melakukan akselerasi dalam mengungkap tabir dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan taman satwa atau Mini Zoo di bawah naungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dinporapar) Kabupaten Purworejo. Hingga memasuki awal April 2026, penyidik korps baju cokelat tersebut telah memeriksa sedikitnya 48 orang saksi guna memperkuat alat bukti. Menariknya, dalam daftar pemeriksaan tersebut, terdapat nama mantan Bupati Purworejo yang turut dipanggil untuk memberikan keterangan terkait kebijakan dan proses penganggaran proyek yang kini terbengkalai tersebut.

Anatomi Kasus: Proyek Ambisius yang Berujung Mangkrak

Proyek Mini Zoo Purworejo awalnya dirancang sebagai daya tarik wisata baru yang diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dalam perjalanannya, pembangunan objek wisata yang berlokasi di kawasan Kelurahan Keseneng ini justru terhenti dan menunjukkan indikasi ketidaksesuaian spesifikasi serta dugaan penggelembungan harga (mark-up).

Berdasarkan hasil investigasi awal dan audit fisik di lapangan, ditemukan sejumlah kegagalan konstruksi yang membuat bangunan tersebut tidak layak fungsi. Kejari Purworejo mengendus adanya kerugian negara yang signifikan dalam alokasi anggaran tahun jamak tersebut. Pemeriksaan saksi yang dilakukan secara intensif bertujuan untuk memetakan peran masing-masing pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan lelang, hingga pengawasan proyek di lapangan.

Daftar Saksi dan Keterlibatan Mantan Pejabat Tinggi

Kasi Intel Kejari Purworejo dalam keterangannya menegaskan bahwa pemanggilan 48 saksi ini mencakup berbagai elemen, mulai dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinporapar, pihak kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, hingga jajaran pimpinan daerah periode saat proyek berlangsung. Pemeriksaan terhadap mantan Bupati Purworejo menjadi poin krusial dalam penyidikan ini untuk mendalami sejauh mana alur instruksi dan persetujuan anggaran yang diberikan saat itu.

Keterangan dari mantan orang nomor satu di Purworejo tersebut dinilai sangat penting guna memberikan gambaran utuh mengenai landasan kebijakan pembangunan Mini Zoo. Penyidik berupaya mencari tahu apakah ada unsur pembiaran atau campur tangan yang menyalahi prosedur sehingga mengakibatkan timbulnya celah korupsi yang merugikan keuangan daerah. Hingga saat ini, status para terperiksa masih sebagai saksi, namun penyidik tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka dalam waktu dekat seiring dengan terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah.

Audit Kerugian Negara dan Audit Fisik Bangunan

Dalam menangani kasus korupsi konstruksi seperti Mini Zoo, Kejari Purworejo tidak bekerja sendiri. Tim penyidik telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung secara pasti nilai kerugian negara. Selain audit finansial, audit teknis oleh tenaga ahli konstruksi juga dilakukan untuk menilai kualitas bangunan yang ada.

Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan bahwa banyak komponen bangunan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja (bestek). Kerusakan prematur pada infrastruktur taman satwa tersebut memperkuat dugaan adanya praktik pengurangan volume material demi keuntungan pribadi atau kelompok. Data-data teknis inilah yang nantinya akan dikonfrontasikan dengan keterangan para saksi, termasuk saksi ahli, dalam persidangan mendatang.

Resonansi Publik dan Harapan Penegakan Hukum

Kasus korupsi Mini Zoo telah menjadi sorotan tajam masyarakat Purworejo. Warga merasa kecewa karena anggaran daerah yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas publik yang lebih bermanfaat justru terbuang percuma pada proyek yang mangkrak. Ketegasan Kejari dalam memeriksa pejabat tinggi di masa lalu dipandang sebagai langkah maju dalam upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu di wilayah Jawa Tengah.

Dukungan publik terus mengalir agar Kejaksaan tetap independen dan profesional dalam menangani kasus ini. Transparansi dalam setiap tahapan penyidikan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Publik menanti jawaban pasti mengenai siapa saja aktor intelektual di balik kegagalan proyek Mini Zoo yang telah merugikan rakyat Purworejo tersebut.

Langkah Kejari Purworejo yang telah memeriksa 48 saksi, termasuk mantan bupati, menunjukkan keseriusan negara dalam mengusut tuntas dugaan korupsi Mini Zoo. Proses hukum yang tengah berjalan ini adalah bentuk ikhtiar untuk memulihkan keuangan negara dan memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Bagi para "Winners", pengawalan terhadap kasus ini sangat penting untuk memastikan keadilan benar-benar tegak. Pembangunan daerah tidak boleh lagi dicederai oleh praktik-praktik lancung yang merugikan kepentingan umum. Mari kita percayakan proses ini kepada aparat penegak hukum, sembari tetap kritis memantau setiap perkembangannya. Kemenangan sejati bagi rakyat Purworejo adalah ketika dana publik kembali ke jalurnya yang benar dan para perusak tatanan birokrasi mendapatkan ganjaran yang setimpal.