Purbaya Kejar Pajak Perusahaan Baja, Potensi Kebocoran Capai Rp5 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah mengejar potensi penerimaan pajak dari sejumlah sektor usaha, mulai dari industri baja hingga perdagangan kopi. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menutup potensi kebocoran pajak yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

Purbaya mengatakan salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah industri baja. Berdasarkan hasil penelusuran pemerintah, terdapat potensi pajak yang belum masuk ke kas negara dari perusahaan-perusahaan di sektor tersebut. Nilai potensi penerimaan yang dapat dikejar disebut mencapai sekitar Rp5 triliun.

Selain industri baja, pemerintah juga menyoroti aktivitas perdagangan kopi. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Magelang, Jawa Tengah, yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi. Penelusuran dilakukan untuk memastikan aktivitas ekonomi dan transaksi yang terjadi telah tercatat secara benar dalam sistem perpajakan.

Purbaya menyebut upaya mengejar penerimaan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan terhadap perusahaan, tetapi juga dengan memperbaiki sistem pengawasan perpajakan. Pemerintah ingin memastikan seluruh wajib pajak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan dan tidak terdapat praktik yang menyebabkan penerimaan negara hilang.

Langkah tersebut juga diikuti dengan penertiban internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Purbaya mengaku telah mengantongi nama sejumlah pegawai pajak yang diduga melakukan pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai dengan aturan.

Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran berat akan diberikan sanksi tegas, termasuk pemberhentian dari jabatannya. Purbaya menegaskan penindakan tersebut diperlukan untuk menjaga integritas aparat sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan.

Menurut Purbaya, upaya meningkatkan penerimaan negara tidak akan efektif apabila masih terdapat kebocoran akibat lemahnya pengawasan maupun penyimpangan di internal lembaga. Karena itu, pembenahan aparatur menjadi salah satu bagian dari strategi pemerintah memperkuat penerimaan pajak.

Pemerintah juga terus melakukan pemetaan terhadap sektor-sektor yang dinilai memiliki potensi penerimaan besar. Data transaksi dan aktivitas ekonomi akan digunakan untuk mengidentifikasi wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya secara optimal.

Purbaya mengatakan pengejaran potensi pajak dilakukan dengan pendekatan berbasis data agar pemeriksaan dapat diarahkan kepada sektor dan perusahaan yang memiliki indikasi ketidaksesuaian. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mengurangi potensi kebocoran penerimaan.

Dengan fokus pada sektor baja, kopi, serta sektor ekonomi lainnya, Kementerian Keuangan berupaya memperluas basis penerimaan tanpa semata-mata menaikkan beban pajak. Pemerintah menargetkan kepatuhan wajib pajak meningkat sehingga potensi penerimaan yang selama ini belum tergali dapat masuk ke kas negara.

Penertiban pegawai pajak juga menjadi bagian penting dalam agenda tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa aparat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan akan ditindak untuk memastikan pengelolaan penerimaan negara berlangsung transparan dan akuntabel.