MUI dan PGI Kompak Desak RI Keluar dari Board of Peace Usai AS Serang Iran

Gelombang desakan agar pemerintah Indonesia segera menarik diri dari keanggotaan dewan perdamaian internasional Board of Peace (BoP) semakin menguat. Hal ini menyusul serangan udara besar-besaran yang diluncurkan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah kedaulatan Iran pada akhir Februari 2026, yang dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui surat resmi bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026 menyatakan bahwa keberadaan Indonesia dalam lembaga bentukan Presiden AS Donald Trump tersebut sudah tidak lagi relevan. Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar menegaskan bahwa serangan terhadap Iran merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB dan prinsip perdamaian dunia yang seharusnya dijunjung tinggi oleh BoP.

Kegagalan Fungsi Dewan Perdamaian

MUI menilai keterlibatan Amerika Serikat dalam BoP menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen lembaga tersebut dalam mewujudkan perdamaian di Palestina dan Timur Tengah secara luas. Serangan gabungan yang terjadi pada 28 Februari 2026 tersebut dianggap sebagai bukti bahwa BoP hanyalah instrumen politik untuk mengamankan dominasi regional pihak tertentu, alih-alih menjadi mediator yang adil.

Senada dengan MUI, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) juga menyuarakan kegelisahan serupa. Ketua Majelis Pertimbangan PGI Pendeta Gomar Gultom menyebut keikutsertaan Indonesia dalam dewan tersebut sejak awal merupakan sebuah langkah yang kurang tepat. Menurutnya, BoP seolah-olah dibentuk untuk melemahkan posisi badan internasional resmi seperti Dewan Keamanan PBB.

Gomar menekankan bahwa sebuah dewan perdamaian tidak mungkin bisa bekerja efektif jika tidak melibatkan pihak-pihak yang berkonflik secara adil, termasuk Palestina. Ia mengkhawatirkan posisi Indonesia yang terjepit dalam kepentingan politik luar negeri Amerika Serikat jika tetap bertahan di lembaga tersebut.

Respons Pemerintah dan Langkah Diplomasi

Menanggapi tekanan publik dan organisasi keagamaan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah menghormati aspirasi tersebut. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memantau situasi di Timur Tengah dengan saksama. Pemerintah berencana membuka jalur dialog dengan pimpinan ormas untuk menjelaskan posisi strategis Indonesia di BoP sebelum mengambil keputusan final.

Pihak Istana berkilah bahwa bergabungnya Indonesia di BoP pada awalnya bertujuan untuk memberi warna baru dan menekan dari dalam agar kemerdekaan Palestina bisa segera terwujud. Namun, dengan situasi perang terbuka yang kini meluas antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, pemerintah mengakui perlunya evaluasi mendalam terhadap setiap kerja sama internasional.

Kini, Indonesia berada di persimpangan jalan diplomatik. Di satu sisi, mempertahankan keanggotaan dianggap sebagai upaya menjaga kanal komunikasi dengan kekuatan besar dunia. Di sisi lain, desakan domestik untuk menunjukkan solidaritas terhadap sesama negara Muslim dan penegakan hukum internasional menuntut langkah yang lebih tegas dan independen.