Kronologi Peneliti WNI Diduga Palsukan Identitas dan Manipulasi Riset di Konferensi Denmark

Dugaan skandal pemalsuan riset ilmiah dan identitas yang dilakukan oleh sekelompok warga negara Indonesia (WNI) terkuak ke publik oleh Wa Ode Dwi Daningrat pada Senin (25/5/2026). Kasus ini terjadi dalam konferensi internasional International Society of Pneumonia and Pneumococcal Diseases (ISPPD) yang diselenggarakan di Kopenhagen, Denmark, pada 17 hingga 21 Mei 2026.

Praktik ini diketahui langsung oleh Dwi saat salah seorang peneliti bernama asli Prihatini mengaku dirinya Dimas Fajar Prasetyo mempresentasikan penelitiannya secara lisan pada bagian poster spotlight. Namun, Prihatini justru melepas kartu nama yang sebelumnya bertuliskan Riana Dwi Kurniawati dengan kartu nama tersebut dari tas miliknya.

"Itu persis di depan mata saya, enggak ada sama sekali sekat. Mungkin mbaknya buru-buru jadi sudah tidak memperhatikan lagi orang di sekitarnya," ungkap Dwi, dilansir dari laman Tempo, Selasa (26/5/2026).

Dwi menyampaikan perhatiannya tidak hanya pada dugaan tersebut, melainkan adanya dugaan pemalsuan data riset berdasarkan laporan hasil penelitian yang tidak sejalan dengan topik penelitian. Diketahui Prihatini telah mengirimkan 19 judul abstrak penelitian atas nama kelompok dengan penelitian yang kompleks dan luas. Namun, dapat diselesaikan dalam periode yang singkat, ditambah dengan adanya indikasi ketidakakuratan lokasi pengumpulan data dari sejumlah negara sebagai suatu kejanggalan.

Hasil penelusuran lebih lanjut menunjukkan adanya dugaan manipulasi data, termasuk indikasi pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) secara tidak etis. Modus operandi ini disinyalir sengaja dilakukan oleh para oknum demi mendapatkan dana bantuan perjalanan ilmiah (travel grant) serta penghargaan dari kepanitiaan konferensi internasional tersebut.

Menanggapi laporan mengenai kejanggalan riset tersebut pada 19 Mei 2026, pihak panitia ISPPD segera mengambil tindakan tegas. Seluruh hibah dan akomodasi perjalanan bagi kelompok periset yang bersangkutan resmi dibatalkan pada akhir rangkaian konferensi. Dampak dari tindakan tidak terpuji ini memicu kekhawatiran besar karena dianggap mencoreng nama baik serta integritas komunitas peneliti dan akademisi Indonesia di mata dunia.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menegaskan bahwa pemerintah sedang mendalami kasus ini secara serius melalui berbagai mekanisme evaluasi yang melibatkan perguruan tinggi dan komite etik. Sanksi berat dipastikan menanti para pelaku jika tuduhan pemalsuan tersebut terbukti sepenuhnya.

"Kegiatan penelitian juga harus mematuhi ketentuan etika akademik yang berlaku. Komite etik bertugas memastikan penelitian dijalankan sesuai prinsip etika, termasuk kesesuaian metodologi, penggunaan data, perlindungan subjek penelitian, serta kepatuhan terhadap standar ilmiah," ungkap Brian saat dihubungi Kumparan, Rabu (27/5/2026).

Meskipun demikian, pemerintah meminta masyarakat luas untuk tetap bijak dan tidak menggeneralisasi pelanggaran berat yang dilakukan oleh segelintir oknum ini sebagai cerminan dari kualitas seluruh peneliti di tanah air.

"Namun, apabila proses-proses tersebut dilewati atau tidak dijalankan dengan benar, tentu hal itu dapat berdampak pada mutu riset dan membuat data penelitian tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," lanjut Brian.