Ancaman Abrasi Parah di Pekalongan, Pengikisan Garis Pantai Tembus Lebih dari 30 Meter

Ancaman abrasi parah terus mengikis wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan hingga menghilangkan daratan sepanjang lebih dari 30 meter pada tahun ini. Fenomena alam tersebut membahayakan kawasan pantai karena dipicu oleh angin kencang serta gelombang tinggi selama musim timur dan kemarau panjang. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul, pada Senin (7/9/2026).

​Menurut Sumar, fenomena abrasi serta banjir rob di sepanjang Pantai Utara Jawa tidak dapat lagi diselesaikan secara parsial oleh pemerintah daerah semata. Kerusakan pesisir yang masif memerlukan penanganan komprehensif dari pemerintah pusat agar tidak memindahkan dampak bencana ke wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, ia mendorong percepatan rencana pembangunan Giant Sea Wall sebagai langkah penanganan kawasan pesisir secara terpadu.

​"Untuk mengatasi abrasi ini kan terjadi secara menyeluruh di Pantai Utara Jawa, sehingga ini levelnya tidak kabupaten, tidak provinsi lagi, tetapi sudah level tingkat nasional," ujar Sumar.

​Politisi dari PDIP tersebut menambahkan bahwa pergeseran garis pantai sebenarnya mengikuti dinamika siklus alami yang dipengaruhi oleh pergantian musim. Ketika musim barat tiba, arah gelombang dan arus akan berubah sehingga berpotensi membawa kembali timbunan sedimen baru ke bibir pantai. Kendati demikian, proses abrasi yang terjadi belakangan ini dinilai sangat ekstrem akibat faktor cuaca kemarau yang berlangsung lama.

​"30 meter lebih. Ya, 30-an lebih juga mungkin itu," tuturnya.

​Selain persoalan pengikisan pantai, masalah banjir rob di pesisir Kabupaten Pekalongan juga dilaporkan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan pemaparan para peneliti dari ITB hingga LAPAN, salah satu pemicu utama penurunan muka tanah adalah penggunaan air tanah secara masif. Sumar pun mendesak agar seluruh aktivitas penyedotan air tanah di kawasan pesisir dapat dikontrol secara ketat oleh regulasi yang berlaku.

​"Semua pengambilan air tanah itu harus berizin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, berizin dan terkendali," tegasnya.

​Pemerintah daerah berharap adanya sinergi lintas sektor agar dampak buruk dari abrasi dan banjir rob ini dapat diminimalkan. Penanganan terpadu menjadi kunci utama untuk menyelamatkan pemukiman warga serta ekosistem pesisir Pekalongan dari ancaman kerusakan yang lebih luas. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga sangat dibutuhkan demi kelestarian wilayah pantai di masa depan.