Tindakan Korektif Kejagung terhadap Kemenhut Dikoreksi sebagai Pencocokan Data bukan Penggeledahan
Admin WGM - Thursday, 08 January 2026 | 04:51 PM


Penegak Hukum, Kejaksaan Agung (Kejagung) mendatangi Kantor Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sebagai langkah progresif penanganan dugaan korupsi tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara (7/1/2026). Sebelumnya, dugaan korupsi yang ditaksir Rp 2,7 Triliun ini telah menjadi sorotan KPK, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) diberikan Desember 2024.
Dilansir dari laman Sindonews, penyidik Kejagung merampungkan penggeledahan dengan membawa satu kontainer barang bukti dan dua bundel map merah. Pengamanan barang bukti dikawal secara ketat oleh prajurit TNI dan langsung diarahkan ke dalam kendaraan operasional. Melalui Ristianto Pribadi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, pihak Kemenhut, membantah penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung.
"Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung adalah pencocokan data, bukan penggeledahan, dan seluruh rangkaian proses berjalan dengan baik, tertib, serta kooperatif," ujar Ristianto.
Ristianto merendam spekulasi publik dengan pernyataan defensif, pencocokan data yang dilakukan Kejagung merupakan langkah koordinasi yang kooperatif dalam upaya penegakan hukum. Meskipun demikian, sikap tegas Kejagung menjadi narasi yang kontradiktif di masyarakat yang dilihat sebagai sinyal atas pembongkaran kebijakan izin tambang nikel di kawasan hutan.
"Pencocokan data yang dilakukan bukan pada periode Kabinet Merah Putih saat ini (kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto)," tegas Ristianto.
Sebelumnya, Kejagung bersama KPK telah menetapkan tersangka terhadap kasus IUP nikel di Konawe Utara, mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman Oktober 2017. Dalam penanganannya, data menunjukan bahwa Aswad menerima uang Rp 13 miliar dengan penerbitan IUP untuk 17 perusahaan nikel dalam satu hari. Sikap demikian, tentunya menjadi tindakan lanjutan yang korektif Kejagung terhadap penyelewengan perizinan yang menyebabkan maraknya korupsi dan kerugian negara sebelumnya.
Next News

Harga Minyak Dunia Merosot ke US$ 93 di Tengah Panasnya Rencana Sanksi Baru AS ke Iran
in 6 hours

Polemik Rekening Donasi Aksi 27 Agustus: Dari Sorotan Waketum MUI hingga Insiden Pelemparan Bus
in 4 hours

Polda Metro Luruskan Isu Rekening Donasi Aksi 27 Agustus: Bukan Diblokir
in 4 hours

Bukan Cuma Dongeng: Cara Seru Menceritakan Sirah Nabawiyah pada Anak di Rumah
in 3 hours

Unsoed Gempar! Rektor Tersangka KPK Kasus Jalur Mandiri, Prof Ali Rokhman Ditunjuk Jadi Plt.
16 hours ago

Tiba di Pekanbaru Disambut Asap, Prabowo Ancam Bawa Pelaku "Modus Mancing" ke Jakarta!
17 hours ago

Sumber Air Menyusut, BNPB Ungkap Pemadaman Karhutla Makin Sulit
19 hours ago

Kebakaran Kos dan Fotokopi di Tebet Tewaskan Empat Orang
19 hours ago

Pengemudi Outlander Diduga Mabuk Tabrak Dua Kendaraan di Surabaya, Satu Orang Tewas
20 hours ago

Rekening Donasi Demo Pati Diblokir Mandiri, YLBHI Sebut Tindakan Melanggar Hukum
21 hours ago





