Tiga Bulan Menjabat, PM Jepang Sanae Takaichi Resmi Bubarkan DPR!

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi secara resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat (23/1/2026) untuk membuka jalan bagi pemilihan umum dini (snap election) yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari 2026.

Langkah itu diumumkan setelah Takaichi mengonfirmasi rencananya untuk mengakhiri masa kerja parlemen lebih cepat dari jadwal reguler tahun ini. Dengan pembubaran DPR, seluruh 465 kursi di majelis Jepang akan diperebutkan dalam pemilu mendatang.

"Saya mempertaruhkan masa depan politik saya sendiri sebagai perdana menteri pada pemilihan ini. Saya ingin publik menilai secara langsung apakah mereka akan mempercayakan pengelolaan negara kepada saya," ujar Takaichi dalam konferensi pers pada Senin (19/01) dikutip dari BusinessTimes.com.

Keputusannya membubarkan DPR datang hanya sekitar tiga bulan sejak ia menjabat, yaitu Oktober 2025. Hal ini menjadi sorotan di tengah dinamika politik nasional. Takaichi mengatakan pembubaran ini diperlukan agar rakyat dapat menilai secara langsung kepemimpinannya dan memberi mandat baru kepada pemerintahan yang dipimpinnya. Menurut rencananya, masa kampanye resmi akan dimulai pada 27 Januari 2026, beberapa hari setelah pembubaran parlemen.

Melansir dari CGTN News pada Jumat (23/1), Takaichi juga menjelaskan bahwa dengan pemilu ini, Jepang akan memperoleh mandat yang lebih jelas untuk melanjutkan kebijakan ekonomi dan pertahanan di tengah tantangan.

Pemilu ini menjadi ujian elektoral pertama bagi Takaichi sejak menjabat. Ia berharap mendapatkan dukungan publik yang lebih besar untuk program peningkatan belanja negara, pembentukan stimulus ekonomi melalui pemotongan pajak, dan penguatan kebijakan pertahanan di tengah ketegangan regional.

Menurut sejumlah laporan internasional, Takaichi bahkan menawarkan penangguhan pajak konsumsi 8 persen untuk makanan selama dua tahun sebagai bagian dari paket kebijakan yang dipromosikan menjelang pemilu, meskipun hal ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap pendapatan negara.

Pembubaran parlemen dan pemilu dini ini menarik kritik dari kubu oposisi yang menilai langkah tersebut adalah strategi politik untuk menguatkan posisi Takaichi dan partai penguasa, bukan sekadar respons terhadap kebutuhan legislatif rakyat.

Bagi partai oposisi, isu ekonomi, khususnya biaya hidup yang meningkat menjadi senjata utama dalam kampanye mereka untuk menarik suara pemilih. Sementara itu, Takaichi menegaskan rakyatlah yang akan menjadi hakim atas arah pemerintahan Jepang melalui pemilu ini.