Telan Biaya Rp100 Miliar, Kemensetneg Ungkap Sumber Dana Sapi Kurban Presiden Pakai APBN

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan hewan kurban sebanyak 1.098 ekor sapi premium menjelang perayaan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Pengadaan hewan kurban skala besar tersebut dialokasikan menggunakan dana negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi, sumber anggarannya dari APBN, ya, melalui anggaran Bantuan Presiden, Bantuan Kemasyarakatan Presiden," ungkap Juri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir dari laman Kompas.com, Selasa (26/5/2026).

Anggaran yang dikategorikan sebagai Bantuan Kemasyarakatan Presiden dialokasikan untuk 552 daerah, lembaga pendidikan, pondok pesantren, lembaga sosial, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama di Indonesia. Total estimasi biaya pengadaan dari kocek negara tersebut dilaporkan mencapai kisaran Rp100 miliar.

"Jadi, di Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan kotamadya. Jadi, ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," terang Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam konferensi pers, dilansir dari laman Republika, Selasa (26/5/2026).

Namun, sejumlah daerah diinformasikan mendapat penyaluran sapi lebih banyak dibanding jumlah daerah lain karena terdapat sapi yang tidak memenuhi standar bobot presiden, yakni antara 800 kilogram hingga 1,3 ton. Jenis sapi yang dibeli pun termasuk kategori premium dengan bobot yang berat seperti simental, limosin, peranakan ongole, brahman, angus, sapi bali, FH, belgian blue, dan charolaise.

"Jadi, harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu memengaruhi harga sapi. Jadi, kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100-an miliar," kata Juri.

Pengadaan ini telah melalui koordinasi antara Kementerian Sekretariat Negara melalui Sekretariat Presiden yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan dinas-dinas di daerah.