Kamis, 19 Februari 2026
Walisongo Global Media
How's Going

Tak Ada Habisnya! KPK Langsung Lakukan OTT Terhadap Dua Pemerintah Daerah Pati dan Madiun, Turut Seret Kaki Tangannya

Trista - Tuesday, 20 January 2026 | 01:24 PM

Background
Tak Ada Habisnya! KPK Langsung Lakukan OTT Terhadap Dua Pemerintah Daerah Pati dan Madiun, Turut Seret Kaki Tangannya
Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo di amankan KPK (BeritaSiber.com/)

Penurunan citra pemerintah kembali mencoreng Maidi, Wali Kota Madiun dan Sudewo, Bupati Pati dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Senin (19/1/2026). KPK menerangkan bahwa motif OTT yang menjaring Wali Kota Madiun berkaitan dengan kasus dugaan fee proyek dan dana corporate social responsibility (CSR) di Madiun. 

"Peristiwa tangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun," ungkap Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, yang dikutip melalui laman Detikcom, Senin (19/1/2026). 

Dilansir dari laman Detiknews, OTT KPK di Madiun telah merampas barang bukti berupa uang tunai ratusan juta dan melakukan pengamanan terhadap 15 orang lainnya. Namun, hanya sembilan orang yang dibawa ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan identitas yang belum dipublikasikan. 

"Benar, hari ini Senin (19/1), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan mengamankan sejumlah 15 orang, di wilayah madiun, Jawa Timur. Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai, senilai ratusan juta rupiah," ucap Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK. 

Sementara itu, menurut Juru Bicara KPK terkait motif penangkapan Bupati Pati yaitu dugaan suap dan jual beli jabatan. Pemeriksaan Sadewo sebelumnya pernah dilakukan KPK untuk mengungkap kasus dugaan korupsi proyek kereta api.

"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangkap di Pati adalah saudara SDW (Sadewo)," ungkap Budi Prasetyo, Senin (19/1/2026). 

Selain itu, track record Sadewo di masyarakat cukup buruk mengingat dirinya pernah menjadi sorotan publik dengan kebijakannya menaikkan pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Kebijakan ini terjadi pada tahun 2025 dan memicu masyarakat Pati untuk melakukan demonstrasi besar-besaran.  

"Terkait pengisian jabatan kaur, kasi, ataupun sekdes (sekretaris desa)," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui pesan tertulis, dilansir dari laman CNN Nasional (20/1/2026). 

Selasa Pagi (20/2/2026), telah sampai di Jakarta untuk melakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dalam OTT ini KPK menyeret tujuh orang lainnya yang terlihat dengan dugaan perkara Bupati Pati. Hasil pemeriksaan akan segera diinformasikan kepada masyarakat pada siang nanti.