Jumat, 10 Juli 2026
Walisongo Global Media
How's Going

Seret Oknum Militer, TNI Benarkan Kolonel Budi Diduga Terlibat Skandal Anggaran MBG

Admin WGM - Sunday, 05 July 2026 | 12:30 PM

Background
Seret Oknum Militer, TNI Benarkan Kolonel Budi Diduga Terlibat Skandal Anggaran MBG
Komentar M Qodari soal kasus korupsi Makan Bergizi Gratis (Merdeka.com /)

Kasus dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Kementerian Pertahanan (Kemenhan) kian melebar dengan adanya keterlibatan oknum aparat keamanan aktif. Pihak berwenang telah menetapkan tujuh orang tersangka yang diduga memiliki peran krusial mulai dari praktik suap penentuan titik distribusi, penggelembungan (mark-up) harga pengadaan barang, hingga pengaturan vendor pelaksana program nasional tersebut.

Di tengah bergulirnya penyidikan, muncul kegaduhan publik akibat beredarnya foto Letjen TNI Tri Budi Utomo yang dikaitkan dengan pemberitaan kasus korupsi ini di media massa. Menanggapi kesimpanguran tersebut, pihak Kemenhan bersama Mabes TNI langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi dan menegaskan bahwa perwira tinggi tersebut tidak terlibat dalam pusaran kasus korupsi anggaran MBG.

Meskipun membantah keterlibatan sang jenderal, institusi TNI membenarkan adanya dugaan keterlibatan oknum personel militer lain berinisial Kolonel Budi dalam skandal pengadaan tersebut. Pihak TNI menyatakan telah membuka suara dan berjanji akan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berjalan serta tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran pidana di lingkungan internal.

Skandal penyalahgunaan anggaran ini juga memicu sorotan tajam dari pengamat politik nasional, M. Qodari, yang mendesak agar proses hukum ditegakkan secara adil dan transparan. Beliau menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terbukti menyelewengkan dana program strategis pemerintah, baik dari unsur sipil maupun militer demi menjaga kepercayaan publik.

Kasus korupsi program MBG ini menjadi tamparan keras bagi jalannya reformasi birokrasi dan tata kelola pengadaan barang di tubuh kementerian strategis negara. Pemerintah kini didesak untuk memperketat sistem pengawasan digital dan melakukan evaluasi total terhadap seluruh keterlibatan vendor agar dana kemaslahatan masyarakat dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.