Seret Oknum Militer, TNI Benarkan Kolonel Budi Diduga Terlibat Skandal Anggaran MBG
Admin WGM - Sunday, 05 July 2026 | 12:30 PM


Kasus dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Kementerian Pertahanan (Kemenhan) kian melebar dengan adanya keterlibatan oknum aparat keamanan aktif. Pihak berwenang telah menetapkan tujuh orang tersangka yang diduga memiliki peran krusial mulai dari praktik suap penentuan titik distribusi, penggelembungan (mark-up) harga pengadaan barang, hingga pengaturan vendor pelaksana program nasional tersebut.
Di tengah bergulirnya penyidikan, muncul kegaduhan publik akibat beredarnya foto Letjen TNI Tri Budi Utomo yang dikaitkan dengan pemberitaan kasus korupsi ini di media massa. Menanggapi kesimpanguran tersebut, pihak Kemenhan bersama Mabes TNI langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi dan menegaskan bahwa perwira tinggi tersebut tidak terlibat dalam pusaran kasus korupsi anggaran MBG.
Meskipun membantah keterlibatan sang jenderal, institusi TNI membenarkan adanya dugaan keterlibatan oknum personel militer lain berinisial Kolonel Budi dalam skandal pengadaan tersebut. Pihak TNI menyatakan telah membuka suara dan berjanji akan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berjalan serta tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran pidana di lingkungan internal.
Skandal penyalahgunaan anggaran ini juga memicu sorotan tajam dari pengamat politik nasional, M. Qodari, yang mendesak agar proses hukum ditegakkan secara adil dan transparan. Beliau menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terbukti menyelewengkan dana program strategis pemerintah, baik dari unsur sipil maupun militer demi menjaga kepercayaan publik.
Kasus korupsi program MBG ini menjadi tamparan keras bagi jalannya reformasi birokrasi dan tata kelola pengadaan barang di tubuh kementerian strategis negara. Pemerintah kini didesak untuk memperketat sistem pengawasan digital dan melakukan evaluasi total terhadap seluruh keterlibatan vendor agar dana kemaslahatan masyarakat dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.
Next News

Ratusan Nakes NTT Desak Proses Hukum: Dugaan Misteri di Balik Kasus dr. Icha Harus Dibongkar!
7 hours ago

Karpet Merah untuk CPO Lokal: Mandatori B50 Prabowo Siap Serap 2,1 Juta Tenaga Kerja Baru!
7 hours ago

Dari Kursi Kuasa ke Ruang Pemeriksaan: Kejatuhan Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam Semalam
7 hours ago

Sempat Ditutupi Tersangka Kasus Pembakaran Tiga Santri di Ponpes Lombok Ditangkap Polisi
9 hours ago

Kasus Korupsi Batu Bara Blackout Sumatra, Polisi Geledah 12 Lokasi Sita Ratusan Miliar Barang Bukti
10 hours ago

Ingin Ganti Kuasa Pajak? Pahami Syarat Kompetensi dan Prosedur Pencabutan Terbaru Menurut DJP
4 hours ago

Gerebek Kasus Korupsi, Polisi Dapati Ruko di Cipete Jaksel Kosong Tanpa Penghuni Saat Digeledah
5 hours ago

Usai Pemakaman Khamenei, Iran Gempur Pangkalan Militer AS hingga Sirene Bahaya Meraung di Kuwait-Bahrain
6 hours ago

Makin Panas! Polda Jateng Larang Jajaran Penuhi Panggilan Kejaksaan Terkait Dugaan Korupsi MBG
7 hours ago

Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Ini Sosok Pengusaha Sukses yang Pernah Menjabat Menteri Perdagangan
8 hours ago





