Sentilan Abdul Mu'ti Saat Rapat di Senayan, Beberkan Informasi Banyak Anggota Dewan Lulusan Paket C di Tengah Komitmen Revolusi Pendidikan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan publik yang dipicu dari pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti tentang peranan penting program kesetaraan melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Revolusi pendidikan melalui PKBM bertujuan untuk menekan angka putus sekolah bagi usia produktif di Indonesia. 

Dalam pidato bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Abdul Mu'ti menambahkan informasi bahwa tidak sedikit anggota dewan yang merupakan lulusan Paket C atau pendidikan setara SMA di luar sekolah formal. Pernyataan ini disampaikan saat merespon pertanyaan Kurniasih Mufidayati, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS terkait perlunya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat secara formal. 

"PKBM di Majalengka ternyata sampai 300 lebih dan yang paling banyak itu paket C. Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C, ini laporan dari penyelenggara," ungkap Abdul Mu'ti, dilansir dari YouTube TVR Parlemen, Rabu (21/1/2026). 

Program PKMB menjadi alternatif pemerolehan pendidikan secara informal yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat. Pendidikan kesetaraan seperti Paket A,B, dan C, kursus keterampilan, dan program keaksaraan ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat secara sosial, ekonomi, dan budaya. 

Berdasarkan realitas di lapangan, pendidikan di Indonesia masih terhitung tidak merata dengan tingginya angka anak tidak sekolah karena persoalan ekonomi. Faktor kemiskinan menjadi penyebab utama yang komplek dan belum menemukan titik terang ditengah faktor kultural dan geografis yang tidak juga mumpuni. 

"Pernikahan dini, tuntutan adat, hingga kondisi wilayah yang sulit dijangkau turut mempengaruhi akses pendidikan anak. Ini realitas yang harus kita hadapi bersama," lanjut Abdul Mu'ti. 

Komitmen prioritas pemerintah terhadap pendidikan diwujudkan dengan memperkuat peran PKBM yang mencakup kualitas lebih kuat, tenaga pendidik yang kompeten, hingga jangkauan layanan pendidikan nonformal. Perluasan ini turut diperlakukan bagi diaspora untuk tetap memperoleh pendidikan yang layak meskipun berada jauh dari tanah air. 

"PKBM di luar negeri akan kita hidupkan lagi dengan skema seperti di Indonesia. Sudah kami lakukan pembelajaran jarak jauh untuk anak pekerja migran Indonesia di Malaysia Timur dengan kurikulum Indonesia. Mudah-Mudahan dapat diterapkan di negara-negara lainnya," jelas Abdul Mu'ti. 

PKBM diharapkan dapat menjadi langkah yang strategis untuk mencapai tujuan pemerataan pendidikan di Indonesia yang menjadi hak dan kewajiban seluruh masyarakat Indonesia.