Santer Isu Kena OTT Kejagung, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya Buka Suara dan Membantah!

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, secara resmi memberikan klarifikasi tegas guna menanggapi draf isu liar yang beredar luas di ruang publik. Pimpinan institusi negara tersebut membantah keras rumor harian yang mengeklaim bahwa dirinya telah terjaring dalam tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh jajaran aparat penegak hukum dari pihak Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pernyataan resmi ini dikeluarkan untuk meredam distorsi informasi harian yang bergulir di sirkuit media sosial maupun platform pemberitaan nasional. Otoritas resmi dari pejabat Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa kabar mengenai penangkapan atau penahanan dirinya oleh aparat penegak hukum tersebut sama sekali tidak benar dan merupakan draf informasi yang tidak berdasar pada fakta materiil.

Pihak BGN memastikan bahwa seluruh jajaran struktural, termasuk Sony Sonjaya, tetap menjalankan aktivitas kedinasan secara normal guna mengawal garis waktu program kerja nasional yang sedang berjalan. Alih-alih terjerat kasus hukum, manajemen internal BGN saat ini justru tengah memfokuskan lini operasional harian mereka pada pembenahan tata kelola institusi yang bersih dan akuntabel.

Sejalan dengan komitmen penegakan integritas tersebut, Wakil Kepala BGN menyatakan kesiapan penuh lembaga untuk membersihkan segala bentuk sirkuit praktik ilegal yang mencoba mengganggu jalannya program kerja institusi. Salah satu fokus krusial yang kini menjadi atensi utama adalah draf langkah pemberantasan praktik lancung berupa aksi jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Guna mengantisipasi dan menindak tegas adanya keterlibatan oknum nakal dalam penyalahgunaan wewenang penentuan titik SPPG tersebut, Badan Gizi Nasional mengambil langkah taktis untuk memperkuat kerja sama lintas instansi. Jalinan kemitraan dan koordinasi hukum antara pihak BGN dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kini resmi diperkuat secara berlapis di lapangan.

Sinergi yang solid bersama institusi Polri diproyeksikan menjadi instrumen esensial dalam mengawasi jalannya draf distribusi program gizi, sekaligus menindak secara hukum siapapun yang terbukti melakukan pemerasan atau penipuan komersial harian terkait penempatan titik pelayanan gizi publik tersebut. Langkah pengawasan ketat ini ditempuh demi memastikan program strategis negara dapat tersalurkan dengan tepat sasaran tanpa adanya intervensi premanisme birokrasi.

Hingga saat ini, dengan adanya bantahan resmi langsung dari Sony Sonjaya mengenai isu miring OTT Kejagung tersebut, sirkuit manajemen Badan Gizi Nasional mengimbau publik untuk tidak mudah mempercayai draf rumor harian yang belum terverifikasi keabsahannya. BGN berkomitmen untuk terus menjaga transparansi kerja serta memperketat pengamanan sirkuit program SPPG di daerah demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.