Rekam Jejak Orang Nomor 1 di Pati dan Madiun, dari Kebijakan Kontroversial Hingga Berujung OTT KPK

Bagi masyarakat Indonesia, nama Sudewo bukan sosok baru dan dunia politik terutama di Jawa Tengah. Politikus dari Kader Gerindra ini memulai karirnya sebagai pekerjaan umum (PU) di beberapa pemerintah daerah dan kantor wilayah dari tahun 1996-2006. Kemudian di tahun 2009 terpilih menjadi anggota DPR RI Fraksi Gerindra untuk periode 2009-2013 dan kembali menjabat pada periode 2019-2024. 

Dilansir dari laman NetralNews, Sudewo bergabung bersama Komisi V yang membidangi infrastruktur, transportasi, dan perumahan rakyat. Dari jabatannya ini banyak memberikan wawasan luas dalam pengelolaan proyek pembangunan dan kebijakan direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada periode 2021-2022. 

Jabatannya sekarang ini banyak mendapat sorotan publik dari penerapan kebijakan yang cukup kontroversial dan memicu reaksi publik. Berikut sederet perkara yang semakin membuat citranya di masyarakat mengajukan surat pemakzulan di DPRD Pati. 

1. Terseret OTT KPK 2026 dengan dugaan suap dan jual beli jabatan di wilayah Pati.
2. Kebijakan menaikan tarif PBB-P2 hingga 250% memicu demonstrasi besar-besaran di Pati pada 18 mei 2025. 
3. Berani menentang masyarakat Pati saat demo tolak rencana kenaikan PBB yang dinyatakan saat naiknya amarah publik, berujung meminta maaf atas pernyataannya di 7 Agustus 2025. 
4. Kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di DJKA tahun 2021-2022. 
5. Mengubah kebijakan hari sekolah dari 6 hari menjadi 5 hari yang banyak mendapat kritik masyarakat karena siswa menjadi cepat lelah dengan jam sekolah yang panjang. Kebijakan ini berujung dibatalkan. 
6. Efisiensi anggaran, Sudewo memecat 220 pegawai RSUD RAA Soewondo Pati dari 500 pegawai. 
7. Hadirnya Panitia Khusus Hak Angket bentukan DPR/DPRD untuk menyelidiki Sudewo dengan 12 poin utama yang meliputi kenaikan PBB, sulitnya layanan publik, mutasi aparatur sipil, pemecatan pegawai RSUD Pati, pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur dan kebijakan UMKM. 

Sementara itu, rekan pemimpin daerah yang telah menjabat selama dua periode, Maidi, Wali Kota Madiun periode 2025-2030. Kontestasi pemilihan umum 2024 lalu, Maidi bersama pasangannya Panuntun meraih suara 65.583 atau 56 persen. Dengan koalisi 11 partai politik yakti PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Gerindra, PKB, PKS, PAN, Prima, Gelora, PBB, dan PPP. 

Berbanding terbalik dengan Sudewo, Maidi memiliki rekam jejak yang cenderung aman dan menjalankan program pembangunan berkemajuan. dilansir dari laman Kompascom, Maidi mengawali kariernya sebagai guru geografi di SMAN 1 Kota Madiun pada 1989 hingga awal 2000. 

Dilanjutkan dalam ranah politik dengan menjadi Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun (2002-2003), Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun (2006-2009), dan Sekretaris daerah Kota Madiun (2009-2018). 

Kemudian periode tahun 2019-2024 Maidi menjabat pertama kali menjadi Wali Kota Madiun yang terpilih kembali pada untuk periode 2025-2030. Maidi pernah mendapat penghargaan integritas dari KPK pada tahun 2022 dari penilaian integritas terbaik untuk periode 2019-2024. Hingga OTT KPK 2026 ini yang menyeret namanya menjadi perkara hukum cukup besar bagi Maidi.