Menakar Mentalitas Prabowo, Bentuk Royalitas Gaza Atau Beri Makan Ego Elite Global

Keputusan Indonesia bergabung ke dalam organisasi Board of Peace(22/1/2026), bentukan Trump (Presiden Amerika Serikat) menuai kontra masyarakat Indonesia. Strategi ini dinilai rancu lantaran masyarakat mulai mempertanyakan apakah ini untuk mengamankan posisi nasional atau mengorbankan konstitusi dari tekanan global. 

Melansir dari laman The Conversation, keputusan Prabowo dinilai sebagai dorongan mentalitas dan egositas untuk masuk dalam lingkaran elit global dibanding dengan tujuan hakiki pemertahanan Gaza, Palestina. Keputusan problematik kembali menekan dengan bergabungnya Israel ke dalam Board of Peace sebagai pelaku kejahatan atas Gaza, Rabu (11/2/2026). 

Kecaman publik, dijawab oleh Yvonne Mewengkang, Juru Bicara Kemlu RI, menegaskan prinsip RI untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina menjadi tujuan utama keterlibatan dalam Board of Peace. 

"Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusian, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," ungkap Yvonne, dilansir dari laman detiknews, (12/2/2026). 

Hingga kini, 28 negara telah bergabung dalam organisasi bentukan Trump tersebut, sedangkan Inggris yang dinilai memiliki kedekatan erat memilih untuk menunda bergabung. Meskipun demikian, data permintaan Freedom of Information (FOI) menyebutkan sekitar 2000 warga berkewarganegaraan ganda dan multi kewarganegaraan (Inggris - Israel) dikirim tugas untuk militer Israel selama perang Gaza. 

Dilansir dari laman akurat.co, lebih dari 50.000 tentara IDF memiliki kewarganegaraan Israel dan setidaknya satu kewarganegaraan tambahan dengan kelompok terbesar dari Amerika Serikat, Rusia, Ukraina, Prancis, dan Jerman. Perkiraan data warga yang berpartisipasi dikatakan valid dengan data terbaru dari otoritas Israel. 

Berkaca dari langkah Inggris, Indonesia diharapkan harus tetap memiliki batasan tegas yang memegang prinsip politik bebas-aktif. Rencana pengiriman 8000 pasukan militer harus dipastikan tidak menjadi alat tekan diplomatik untuk melawan kemerdekaan Palestina. 

Namun, pidato Presiden Prabowo dalam konferensi Board of Peace menghadirkan banyak pertanyaan dari masyarakat. 

"Kita harus memastikan Palestina merdeka, tetapi kita juga harus mengakui, menghormati, dan menjamin keselamatan dan keamanan Israel," ungkap Prabowo (22/1/2026). 

Hal ini jelas bahwasannya secara konstitusional dan institusional Indonesia tidak boleh menjadi pihak yang mengirimkan militernya untuk melucuti gaza dan membantu Israel sesuai dengan visi dan misi Board of Peace. Secara gamblang, Trump mengungkapkan bahwa tidak adanya negosiasi dalam penempatan prioritas kepentingan Israel dalam konflik gencatan senjata ini. 

Dari ini keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace harus dikawal oleh segala lini masyarakat Indonesia atas transparansi anggaran besar yang telah dituangkan di tengah rapuhnya situasi ekonomi global. Pematuhan dan pengawasan UU harus dilakukan secara ketat mengingat Indonesia tidak memiliki kewarganegaraan ganda dan hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel.