Hari Gizi : Isu Isi Piring dan Jurang Infrastruktur

Sejak diterapkannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025, banyak hadir perbincangan publik terkait usungan program Presiden Prabowo. Mendekati hari gizi pada 25 Januari 2026, kasus keracunan MBG mencapai 1.242 per Januari 2026. Sedangkan rentang tahun 2025-2026 berjumlah 21.245 kasus keracunan MBG mulai dari siswa, balita, hingga ibu hamil. 

Melonjaknya APBN untuk MBG raih angka 600% dengan nilai Rp 268 triliun. Kenaikan hingga 5 kali lipat ini tercantum dalam UU nomor 7 tahun 2025 yang dipublikasikan pada 7 Januari 2026. 

Realita APBN habiskan pugu Rp 71 triliun dari anggaran Rp 51,5 triliun dengan capaian target penerima di masyarakat hanya 56,13 juta orang atau senilai Rp 43,3 triliun. Tahun ini, pemerintah targetkan penerima naik 32% atau sejumlah 82,3 juta orang yang akan menghabiskan anggaran Rp 12,4 triliun untuk dukungan manajemen dan Rp 255,5 triliun untuk pemenuhan gizi.

Namun, infrastruktur membangun piring justru memperlihatkan semakin curamnya jurang antara pusat pemerintahan dengan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Melihat dari realisasi APBN tahun 2025, pengeluaran anggaran banyak dihabiskan untuk distribusi manajemen yang bukan menjadi fokus utama MBG. Program MBG dijadikan sebagai ladang lowongan pekerjaan bukan pemenuhan pangan bergizi untuk mengurangi nilai stunting di Indonesia.

Polemik yang hadir dari program MBG seperti kasus keracunan, tidak meratanya manfaat di masyarakat, dan membengkaknya jumlah anggaran menjadi cermin atas program "kejar tayang" tanpa adanya peninjauan lebih lanjut dari segala aspek pendukung. Bagaimana bisa kita membiayai isi piring, tapi membiarkan jalur distribusinya tetap "berlubang".