DPR Desak Evaliasi Latsarmil Usai Laporan 5 Calon Manajer KDMP Meninggal Dunia

Korban meninggal dunia dalam Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon manajer Kopdes Merah Putih bertambah menjadi lima orang. Kelima peserta program SPPI tersebut mengembuskan napas terakhir setelah kondisi kesehatannya memburuk akibat latihan fisik yang berat dan cuaca ekstrem.

"Pertama-tama atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, panitia seleksi nasional dan seluruh penyelenggara program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya lima peserta program SPPI KDKN PKNP tahun 2026 yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial," ungkap Mayjen Ketut Gede Wetan dalam keterangan pers dilansir dari laman detikNews, Sabtu (27/6/2026).

Berikut nama peserta SPPI yang dikabarkan meninggal dunia:

1. Yonanda Muhammad Taufiq
2. Anisa Muyassaroh
3. Novia Rahmadhani Sihotang
4. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan
5. Nola Dya Sari

Insiden yang menimpa para calon pengelola koperasi ini langsung memicu sorotan tajam serta perhatian sangat serius di masyarakat. Respons dari pihak Istana Kepresidenan maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak adanya evaluasi yang merujuk pada indikasi kelalaian dan penyelenggaraan latihan.

Menanggapi situasi darurat ini, sejumlah anggota parlemen mendesak pemerintah untuk segera memberlakukan moratorium atau penghentian sementara program tersebut demi keselamatan ratusan peserta lain yang masih berada di pusat pelatihan.

"Kalau memang peserta dipersiapkan untuk jabatan manajerial di Koperasi Desa, maka fokus utama sebaiknya diberikan pada pelatihan manajemen koperasi saja, penguatan kapasitas organisasi, dan pelatihan teknis yang secara relevan," ungkap Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, dilansir dalam Kompas.com, Kamis (25/6/2026).

Secara terbuka, TNI mengakui adanya penerapan hukuman fisik bagi peserta latsarmil yang dinilai tidak disiplin selama masa orientasi. Namun, pihak penyelenggara menegaskan sanksi tersebut telah sesuai prosedur dan tidak melibatkan kekerasan berlebih yang mengancam nyawa.

"Kita juga lakukan hukuman secara kolektif, contohnya tidak makan karena makan adalah untuk meningkatkan kemampuan kita. Kalau tidak makan atau tidak bersama-sama yang lain, kita kasih hukuman supaya besok tidak mengulang lagi," ungkap Agus Mutaqin, Komandan Batalyon Latihan SPPI KDKMP dan KNMP di Cilandak.

Proses investigasi dan evaluasi total secara menyeluruh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan militer bagi warga sipil tersebut. Langkah mitigasi awal yang akan diambil berfokus penuh pada penguatan sistem skrining kesehatan pra-latihan, deteksi dini komplikasi medis, serta peningkatan jumlah personel tim dokter pengawas di barak.

Pemerintah tengah melakukan pendalaman kasus dengan mendampingi pihak keluarga korban serta memenuhi seluruh hak-hak santunan mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ke depannya, formulasi materi pelatihan dasar kemiliteran bagi unsur sipil akan ditinjau ulang secara mendalam agar aspek keselamatan jiwa tetap menjadi prioritas paling utama.