Dorong Kemandirian Ekonomi, Pemkot Pekalongan Tantang 11.090 Penerima PKH untuk Lepas dari Bantuan

Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) secara resmi menggulirkan langkah strategis dalam program pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Mulai Juli 2026 ini, Pemkot Pekalongan secara terbuka menantang sekaligus mengimbau sekitar 11.090 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melakukan graduasi mandiri. Graduasi mandiri merupakan sebuah tindakan sukarela dari warga penerima manfaat untuk menyatakan diri keluar dari kepesertaan bantuan sosial karena kondisi perekonomian keluarga mereka yang dinilai telah mengalami peningkatan dan sudah mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Langkah berani ini diambil oleh pemerintah daerah bukan tanpa alasan yang matang. Berdasarkan hasil evaluasi mendalam dan pemutakhiran data sosiorealis masyarakat, tercatat ada 11.090 KPM PKH di Kota Pekalongan yang saat ini berada dalam klaster kategori Desil 1 hingga Desil 4. Kategori desil ini menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga, di mana posisi tersebut menandakan bahwa kondisi ekonomi para penerima manfaat ini sebenarnya sudah mulai merangkak naik dan memiliki bantalan ekonomi yang jauh lebih stabil jika dibandingkan dengan saat mereka pertama kali didaftarkan sebagai basis data kemiskinan ekstrem beberapa tahun lalu.

Pemerintah daerah menilai momentum bulan Juli ini menjadi waktu yang sangat tepat untuk menumbuhkan mentalitas kemandirian di tengah masyarakat. Pemkot Pekalongan ingin mengubah paradigma bahwa bantuan sosial dari negara tidak bersifat permanen atau seumur hidup, melainkan sebuah stimulan sementara untuk membantu keluarga prasejahtera melewati masa-masa sulit. Dengan kondisi perekonomian daerah yang perlahan mulai pulih dan sektor-sektor usaha mikro yang kembali bergeliat, belasan ribu warga yang masuk dalam ketetapan data desil tersebut dirasa sudah memiliki modal sosial dan finansial yang cukup untuk melepaskan ketergantungan pada anggaran negara.

Tantangan untuk melakukan graduasi mandiri ini juga didasari oleh prinsip keadilan sosial yang lebih luas. Melalui mekanisme pengunduran diri secara sukarela dari keluarga yang sudah mampu, pemerintah daerah dapat melakukan penyaringan ulang yang lebih bersih terhadap basis data terpadu kesejahteraan sosial. Ruang alokasi anggaran yang ditinggalkan oleh para peserta graduasi mandiri ini nantinya akan langsung dialihkan secara cepat dan tepat sasaran kepada lapisan masyarakat lain di Kota Pekalongan yang kondisinya saat ini jauh lebih membutuhkan bantuan dan belum tersentuh oleh program jaminan sosial apa pun.

Pada akhirnya, keberhasilan tantangan graduasi mandiri ini akan menjadi indikator penting bagi kesuksesan pembangunan ekonomi makro di Kota Pekalongan. Dinsos-P2KB sendiri menegaskan akan tetap mendampingi proses transisi ini melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi lanjutan, seperti pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan bagi mantan penerima PKH agar mereka tidak kembali jatuh ke jurang kemiskinan. Komitmen bersama antara ketegasan regulasi pemerintah dan kesadaran empati dari warga yang sudah mampu diharapkan dapat menciptakan ekosistem sosiologis yang sehat, mandiri, dan berkeadilan di seluruh wilayah Pekalongan.