Kamis, 19 November 2026
Walisongo Global Media
How's Going

Terbitkan Faktur Pajak Fiktif Senilai Rp11,55 Miliar, Tiga Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Azizatul Khifdiyah - Saturday, 07 November 2026 | 03:57 PM

Background
Terbitkan Faktur Pajak Fiktif Senilai Rp11,55 Miliar, Tiga Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan
Tiga tersangka kasus penerbitan faktur pajak fiktif yang merugikan negara senilai Rp11,55 miliar resmi diserahkan oleh Kanwil DJP Kalselteng kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin. (Ortax.org/)

Berdasarkan laporan Ortax, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah menyerahkan tiga tersangka tindak pidana perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada 27 hingga 29 Oktober 2026. Ketiga tersangka yang berinisial MHL, MWN, dan RN tersebut diduga kuat terlibat dalam praktik penerbitan serta penggunaan faktur pajak fiktif. Aksi pelanggaran hukum melalui dua perusahaan berbeda itu mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara hingga mencapai angka Rp11,55 miliar.

​Mengutip keterangan resmi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengungkap dua rangkaian tindak pidana dengan modus operandi serta nilai kerugian yang berbeda. Pada perkara pertama, MHL bersama MWN selaku komisaris dan RN sebagai direktur PT WAR secara bersama-sama menerbitkan faktur pajak tidak berdasar transaksi sebenarnya. Praktik curang tersebut berlangsung selama masa pajak September hingga Desember 2022 dan memicu kerugian negara sebesar Rp3.311.871.118.

​Atas perbuatan melawan hukum pada perusahaan pertama tersebut, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sementara itu dalam perkara kedua, MHL yang bertindak sebagai direktur PT LBS diduga sengaja menyampaikan surat pemberitahuan tidak benar serta menerbitkan faktur fiktif. Perbuatan melanggar hukum pada rentang masa pajak Januari hingga Desember 2022 itu menyebabkan kerugian negara sebesar Rp8.238.491.884.

​Berdasarkan regulasi yang berlaku, para tersangka terancam hukuman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun. Selain hukuman badan berupa penjara, mereka juga menghadapi ancaman denda minimal dua kali lipat hingga maksimal empat kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar. Langkah tegas penegakan hukum ini diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus edukasi kepada masyarakat luas.

​Dilansir dari sumber yang sama, Kepala Kanwil DJP Kalselteng Anton Budhi Setiawan menyampaikan bahwa penanganan perkara ini merupakan hasil sinergi penegakan hukum bersama Koordinator Pengawas PPNS Polda Kalimantan Selatan. Dalam pelaksanaannya, proses penegakan hukum tetap mengedepankan asas ultimum remedium dengan menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir.

​"Proses penegakan hukum terhadap wajib pajak diharapkan dapat menimbulkan efek jera sekaligus menjadi sarana edukasi, khususnya bagi wajib pajak di lingkungan Kanwil DJP Kalselteng," pungkasnya.