Kamis, 19 November 2026
Walisongo Global Media
How's Going

Tekan Risiko Transaksi Digital, Bank Indonesia Dorong GEBER PK 2027 Lewat Tiga Pilar Utama

Azizatul Khifdiyah - Tuesday, 17 November 2026 | 09:12 AM

Background
Tekan Risiko Transaksi Digital, Bank Indonesia Dorong GEBER PK 2027 Lewat Tiga Pilar Utama
Simak rangkuman lengkap peluncuran GEBER PK 2027 oleh Bank Indonesia di Jakarta untuk memperketat keamanan transaksi digital dan memperkuat perlindungan konsumen bersama OJK. (Kumparan.com/)

Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan ekosistem perlindungan konsumen melalui program Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027. Langkah strategis ini ditempuh untuk menghadirkan sistem perlindungan yang lebih efektif serta responsif di tengah risiko transaksi digital yang terus berkembang. Agenda tersebut digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin (16/11).

​Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menjelaskan bahwa penguatan ini bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu empowered consumers, stronger protection, dan collaborative action. Melalui ketiganya, BI berupaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat, memperkokoh sistem perlindungan, sekaligus membangun sinergi antarberbagai pemangku kepentingan. Upaya kolaboratif ini diharapkan memberikan manfaat jangka panjang yang dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat.

​"Dari program GEBER PK melalui tiga pilar, empowered consumers, stronger protection, collaborative action, kita akan terus memperkuat pemberdayaan konsumen, menghadirkan perlindungan yang semakin efektif, dan membangun kolaborasi yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat," kata Filianingsih.

Ia menambahkan bahwa tujuan akhir gerakan ini adalah menciptakan masyarakat yang mampu bertransaksi secara aman serta berani memperjuangkan haknya. Menurutnya, edukasi publik memang penting untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan digital yang terus bermunculan.

​Namun, konsumen yang berpengetahuan luas sekalipun dinilai belum cukup menjadi satu-satunya benteng pertahanan dalam menghadapi kejahatan digital yang kian canggih. Oleh sebab itu, penguatan perlindungan wajib dilakukan secara menyeluruh mulai dari peningkatan kapabilitas pengguna hingga efektivitas sistem pengawasan. Masyarakat juga diajak memulai langkah pencegahan dari lingkup terdekat seperti keluarga, rekan kerja, maupun komunitas sekitar dengan menyebarkan slogan

"Kalau Ragu, Stop Dulu".

​Pesan kewaspadaan tersebut menjadi pengingat agar pengguna layanan pembayaran tidak terburu-buru bertransaksi dan selalu mengutamakan keamanan dibandingkan kecepatan. Kehati-hatian ini semakin krusial seiring meluasnya konektivitas pembayaran lintas negara yang turut membawa potensi ancaman kejahatan siber. Di sisi lain, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dicky Kartikoyono menilai pelaksanaan GEBER PK ke depan harus diarahkan agar jauh lebih berdampak.

​Dicky memandang bahwa edukasi masyarakat tidak cukup sekadar memperbanyak kegiatan sosialisasi, melainkan harus menyasar risiko yang relevan beserta langkah penanganannya. Dalam ekosistem ini, industri jasa keuangan memegang peran vital sebagai lapisan pertahanan pertama atau first line of defense dalam melindungi nasabah. Sementara itu, otoritas seperti BI dan OJK bertindak sebagai lapisan pertahanan kedua (second line of defense), sedangkan aparat penegak hukum menjadi lapisan ketiga saat kasus memasuki ranah pidana.

​"GEBER kita akan lebih impactful. Bukan hanya lebih banyak edukasi, tetapi edukasi terhadap risiko yang relevan dan tentunya penanganannya," ujar Dicky.

Sinergi berlapis antara regulator, pelaku industri, aparat penegak hukum, dan masyarakat ini diharapkan menciptakan ruang transaksi digital yang jauh lebih tangguh. Dengan begitu, pertumbuhan inovasi sistem pembayaran nasional dapat berjalan beriringan dengan jaminan rasa aman bagi seluruh konsumen.