Kamis, 19 November 2026
Walisongo Global Media
How's Going

Jalani Proses Hukum Dugaan Korupsi, Fadia Arafiq Tetap Jabat Ketua DPD Golkar Kabupaten Pekalongan

Azizatul Khifdiyah - Wednesday, 18 November 2026 | 01:08 PM

Background
Jalani Proses Hukum Dugaan Korupsi, Fadia Arafiq Tetap Jabat Ketua DPD Golkar Kabupaten Pekalongan
Fadia Arafiq tetap menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan meski menjalani proses hukum kasus dugaan korupsi. Simak alasan penunjukan Plts Henry Umar Pakaya. (Kompas.com/)

Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq dipastikan tidak diberhentikan dari posisinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, meskipun sedang menjalani proses hukum terkait kasus dugaan korupsi. Untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan, partai menunjuk Henry Umar Pakaya sebagai Pelaksana Tugas Sementara (Plts). Dilansir dari Kompas.com, Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan Ruben Prabu Faza menegaskan bahwa langkah tersebut bukan merupakan bentuk pemecatan terhadap Fadia.

​Menurut Ruben, penunjukan Plts ini murni merupakan pengajuan dari internal partai guna memenuhi kebutuhan kelengkapan administrasi organisasi serta persyaratan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Ia juga memastikan bahwa jabatan Ketua DPD Golkar Kabupaten Pekalongan sama sekali tidak berada dalam kondisi kosong selama tugas kepemimpinan dijalankan sementara oleh Henry.

​"Penunjukan PltS ini murni pengajuan atau permohonan dari internal partai. Berkaitan dengan kebutuhan untuk kelengkapan administrasi partai dan persyaratan di Bakesbangpol," kata Ruben kepada Kompas.com pada Selasa, 17 November 2026.

​Ruben menjelaskan bahwa dalam aturan internal Partai Golkar tidak dikenal istilah pemecatan maupun pengeluaran kader, melainkan hanya pembaruan status keanggotaan saja. Mengenai batas waktu masa tugas Henry sebagai Plts serta penetapan kepemimpinan definitif di masa mendatang, pengurus daerah mengaku masih menunggu arahan resmi dari pengurus pusat.

​"Di Golkar memang tidak ada istilah dipecat, tidak ada dikeluarkan. Tapi hanya diperbarui keanggotaannya. Jadi, kursi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan tidak kosong. Bu Fadia juga sedang menjalani proses hukum," ujarnya.

​Lebih lanjut, Ruben menjamin bahwa dinamika ini tidak akan memengaruhi stabilitas internal maupun memicu perombakan besar dalam struktur kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Pekalongan. Apabila memang sangat dibutuhkan, penyesuaian struktur hanya akan dilakukan sebatas revisi kecil demi kelancaran administrasi organisasi.

​Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah Mohammad Saleh menerangkan bahwa pengangkatan Plts dilakukan karena pihak partai masih menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah atas perkara Fadia. Sesuai dengan mekanisme internal partai, figur yang ditunjuk menjadi Plts wajib berasal dari jajaran kepengurusan satu tingkat di atasnya, yakni DPD Golkar Jawa Tengah.

​"Sampai hari ini belum ada keputusan dari pengadilan. Masih menunggu, maka kita mengangkat Plt sementara untuk menjalankan fungsi-fungsi organisasi," jelas Saleh saat ditemui Kompas.com di Pekalongan, Senin, 16 November 2026.

​Dalam masa tugasnya, Henry dibebani tanggung jawab untuk mengonsolidasikan organisasi sekaligus mempersiapkan pelaksanaan musyawarah partai mulai dari tingkat kecamatan hingga desa. Mohammad Saleh menekankan bahwa seluruh agenda konsolidasi partai harus terus berjalan secara optimal meskipun ketua definitif masih menghadapi proses hukum di pengadilan.

​"Jadi sambil proses berjalan, roda organisasi juga harus berjalan," pungkasnya.