Kejati Jatim Tetapkan Eks Kepala Dinas ESDM NK Jadi Tersangka Korupsi Pungli Rp1,23 Miliar
Azizatul Khifdiyah - Tuesday, 17 November 2026 | 01:20 PM


Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur periode 2021–2024 berinisial NK sebagai tersangka baru, Senin (16/11/2026). Penetapan ini berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang berupa pungutan liar (pungli) dalam proses pengajuan penerbitan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Keputusan penetapan tersangka tersebut tertuang resmi dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: Kep-1620/M.5/Fd.2/11/2026 tanggal 16 November 2026.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. IG Punia Atamaja, mengungkapkan penetapan status hukum itu dilakukan setelah penyidik menemukan keterlibatan NK dalam praktik pungli saat menjabat sebagai Kepala Dinas ESDM. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Aspidsus saat memberikan keterangan resmi dengan didampingi Asisten Intelijen (Asintel) beserta jajaran Tim Penyidik Kejati Jatim.
"Berdasarkan fakta perkembangan hasil penyidikan, NK menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan almarhum OS selaku Kepala Bidang Pertambangan dan ED selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah untuk meminta sejumlah uang di luar ketentuan kepada para pemohon izin," ujarnya.
Aspidsus menjelaskan bahwa praktik pungutan liar di lingkungan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur tersebut tercatat terjadi pada dua bidang teknis yang berbeda. Pada bidang pertambangan, pungutan ilegal dilakukan terhadap 28 pemohon izin dengan nilai total mencapai Rp1.105.000.000. Sementara itu, pada bidang Geologi dan Air Tanah, pungutan dilakukan terhadap 28 pemohon izin selama periode Maret hingga September 2024 dengan total Rp133.500.000, sehingga akumulasi pungli dari kedua bidang mencapai Rp1.238.500.000.
Dalam pengembangan perkara dugaan korupsi ini, Tim Penyidik Kejati Jatim juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti yang diduga dinikmati oleh tersangka NK dari hasil tindak pidana tersebut. Barang bukti yang berhasil diamankan penyidik berupa uang tunai sebesar Rp615.000.000 serta emas batangan dengan berat 50 gram. Langkah penyitaan aset tersebut telah mengantongi penetapan izin sita secara sah dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
Penetapan NK ini sekaligus menambah daftar tersangka dalam perkara dugaan korupsi perizinan Dinas ESDM Jatim menjadi total lima orang. Sebelumnya, Tim Penyidik Kejati Jatim telah lebih dahulu menetapkan empat orang tersangka lainnya, yakni masing-masing berinisial AM, H, ED, dan almarhum OS. Tersangka NK yang saat ini diketahui menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur langsung digiring menuju Cabang Rumah Tahanan Negara Kejati Jatim untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-4810/M.5/Fd.2/11/2026.
Atas perbuatannya, tersangka NK disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain pasal tersebut, penyidik juga menerapkan sangkaan Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Proses hukum terhadap seluruh tersangka akan terus bergulir sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bawah pengawasan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim.
Next News

Klaim Fahd Arafiq Soal Dana Rp70 Miliar untuk Muktamar NU Ditepis Tegas PBNU
in 6 hours

Kabar Gembira Konservasi, Anakan Kelima Induk Badak Jawa Desy Lahir di Ujung Kulon
in 4 hours

Penangkapan Terduga Teroris IB di Pekalongan Berlangsung Cepat, Rumah Digeledah Densus 88
in an hour

Menteri HAM Natalius Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Rencana Pemindahan Badak Jawa
17 hours ago

Jalani Proses Hukum Dugaan Korupsi, Fadia Arafiq Tetap Jabat Ketua DPD Golkar Kabupaten Pekalongan
19 hours ago

Petisi Buka-bukaan Ijazah DPR: Publik Tuntut Transparansi Rekam Jejak Akademis Wakil Rakyat
a day ago

Lahan Parkir Dipakai Jualan, Penjaga Keamanan di Pekalongan Ngamuk Bawa Celurit
2 days ago

Tekan Risiko Transaksi Digital, Bank Indonesia Dorong GEBER PK 2027 Lewat Tiga Pilar Utama
2 days ago

Mahasiswi Pulang Kuliah Jadi Korban Begal Bersenjata Celurit di Kajen Pekalongan
3 days ago

Presiden Prabowo Minta Maaf ke Malaysia dan Singapura Terkait Kabut Asap Karhutla di KTT ASEAN
3 days ago


