Kamis, 19 November 2026
Walisongo Global Media
How's Going

Prabowo Instruksikan Bahlil 70 Persen Hasil Tambang Harus Dinikmati Negara

Azizatul Khifdiyah - Sunday, 15 November 2026 | 01:49 PM

Background
Prabowo Instruksikan Bahlil 70 Persen Hasil Tambang Harus Dinikmati Negara
Presiden Prabowo Subianto mewajibkan 70 persen hasil tambang dinikmati negara dan seluruh ekspor melalui satu pintu untuk mencegah manipulasi laporan. (cnnindonesia.com/)

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia agar negara menikmati 70 persen hasil tambang dari seluruh izin usaha pertambangan di Indonesia. Berdasarkan laporan CNN Indonesia, instruksi serupa juga diberikan kepada menteri-menteri lainnya dalam acara pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu pada hari Sabtu.

​"Saya kasih instruksi ke menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara," ujar Prabowo.

​Menurut penjelasan kepala negara, pemerintah bahkan dapat mengambil alih kepemilikan saham perusahaan tambang apabila diperlukan demi kepentingan nasional. Kendati demikian, pemerintah tetap membuka peluang yang luas bagi para investor untuk menanamkan modalnya di sektor pertambangan nasional.

​"Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh modal, dia masukin modal, boleh investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan," jelas Prabowo.

​Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengembalikan pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat konstitusi. Kebijakan tersebut berpedoman pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 agar kekayaan alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

​"Kita berorientasi kepada Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai kebersamaan tadi berdasarkan atas asas kekeluargaan," kata Prabowo.

​Selain mengatur pembagian hasil sektor pertambangan, Presiden juga menegaskan bahwa seluruh kegiatan ekspor komoditas harus dilakukan melalui satu pintu yang ditunjuk pemerintah. Mekanisme pengawasan satu pintu ini dinilai sangat penting supaya negara dapat mengawasi seluruh aktivitas pengiriman barang dan mencegah terjadinya manipulasi laporan.

​"Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk, sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspor 100 ton ya, laporan 100 ton jangan 100 ton, laporannya 50 ton atau 30 ton," tegasnya.