Prabowo Instruksikan Bahlil 70 Persen Hasil Tambang Harus Dinikmati Negara
Azizatul Khifdiyah - Sunday, 15 November 2026 | 01:49 PM


Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia agar negara menikmati 70 persen hasil tambang dari seluruh izin usaha pertambangan di Indonesia. Berdasarkan laporan CNN Indonesia, instruksi serupa juga diberikan kepada menteri-menteri lainnya dalam acara pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu pada hari Sabtu.
"Saya kasih instruksi ke menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara," ujar Prabowo.
Menurut penjelasan kepala negara, pemerintah bahkan dapat mengambil alih kepemilikan saham perusahaan tambang apabila diperlukan demi kepentingan nasional. Kendati demikian, pemerintah tetap membuka peluang yang luas bagi para investor untuk menanamkan modalnya di sektor pertambangan nasional.
"Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh modal, dia masukin modal, boleh investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan," jelas Prabowo.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengembalikan pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat konstitusi. Kebijakan tersebut berpedoman pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 agar kekayaan alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Kita berorientasi kepada Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai kebersamaan tadi berdasarkan atas asas kekeluargaan," kata Prabowo.
Selain mengatur pembagian hasil sektor pertambangan, Presiden juga menegaskan bahwa seluruh kegiatan ekspor komoditas harus dilakukan melalui satu pintu yang ditunjuk pemerintah. Mekanisme pengawasan satu pintu ini dinilai sangat penting supaya negara dapat mengawasi seluruh aktivitas pengiriman barang dan mencegah terjadinya manipulasi laporan.
"Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk, sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspor 100 ton ya, laporan 100 ton jangan 100 ton, laporannya 50 ton atau 30 ton," tegasnya.
Next News

Klaim Fahd Arafiq Soal Dana Rp70 Miliar untuk Muktamar NU Ditepis Tegas PBNU
in 6 hours

Kabar Gembira Konservasi, Anakan Kelima Induk Badak Jawa Desy Lahir di Ujung Kulon
in 4 hours

Penangkapan Terduga Teroris IB di Pekalongan Berlangsung Cepat, Rumah Digeledah Densus 88
in an hour

Menteri HAM Natalius Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Rencana Pemindahan Badak Jawa
17 hours ago

Jalani Proses Hukum Dugaan Korupsi, Fadia Arafiq Tetap Jabat Ketua DPD Golkar Kabupaten Pekalongan
19 hours ago

Petisi Buka-bukaan Ijazah DPR: Publik Tuntut Transparansi Rekam Jejak Akademis Wakil Rakyat
a day ago

Lahan Parkir Dipakai Jualan, Penjaga Keamanan di Pekalongan Ngamuk Bawa Celurit
2 days ago

Kejati Jatim Tetapkan Eks Kepala Dinas ESDM NK Jadi Tersangka Korupsi Pungli Rp1,23 Miliar
2 days ago

Tekan Risiko Transaksi Digital, Bank Indonesia Dorong GEBER PK 2027 Lewat Tiga Pilar Utama
2 days ago

Mahasiswi Pulang Kuliah Jadi Korban Begal Bersenjata Celurit di Kajen Pekalongan
3 days ago


