Klaim Fahd Arafiq Soal Dana Rp70 Miliar untuk Muktamar NU Ditepis Tegas PBNU
Azizatul Khifdiyah - Thursday, 19 November 2026 | 02:55 PM
Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, mengklaim memberikan uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Ketua DPP Partai Golkar itu menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menetapkannya sebagai tersangka karena uang tersebut ditujukan khusus untuk kepentingan organisasi NU. Pernyataan tersebut disampaikan Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (17/11) malam.
"KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama," katanya.
Sebelumnya, Fahd juga mengaku sempat dimintai uang Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto yang kini turut menjadi tersangka dalam perkara yang sama. Ia mengaku awalnya menolak permintaan tersebut sebelum akhirnya bersedia memberikan dana talangan untuk Muktamar NU. Pengakuan mengenai kronologi permintaan dana itu diungkapkan Fahd seusai menjalani pemeriksaan pada Selasa (10/11).
"AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU," jelasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menepis klaim yang disampaikan Fahd Arafiq. Gus Ipul menegaskan bahwa penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama sama sekali tidak berkaitan dengan aliran uang hasil korupsi. Mengutip NU Online, pernyataan tersebut disampaikannya di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11).
"Sekali lagi saya tegaskan tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana apalagi itu hasil korupsi itu sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU," tegasnya.
Gus Ipul meminta pihak-pihak yang menyampaikan tudingan tersebut untuk menunjukkan bukti konkret karena pernyataan tanpa bukti dapat merugikan nama baik PBNU. Ia menekankan agar tidak ada pihak yang membuat opini seolah-olah uang hasil korupsi mengalir ke Muktamar ke-35 NU. PBNU juga akan mencermati perkembangan perkara tersebut, termasuk bukti-bukti yang mungkin terungkap dalam persidangan mendatang.
"Jadi, sekali lagi ini jangan membuat opini, membuat pernyataan yang terkesan ada uang hasil korupsi yang mengalir dalam kaitan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35. Ini sungguh merugikan organisasi, mencemarkan nama baik jam'iyyah," ungkapnya.
Perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari setelah operasi, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitoyo Adhi, Rizal Pahlevi, Arif Sugiyanto, Fahd Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Next News

Kabar Gembira Konservasi, Anakan Kelima Induk Badak Jawa Desy Lahir di Ujung Kulon
in 5 hours

Penangkapan Terduga Teroris IB di Pekalongan Berlangsung Cepat, Rumah Digeledah Densus 88
in an hour

Menteri HAM Natalius Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Rencana Pemindahan Badak Jawa
17 hours ago

Jalani Proses Hukum Dugaan Korupsi, Fadia Arafiq Tetap Jabat Ketua DPD Golkar Kabupaten Pekalongan
19 hours ago

Petisi Buka-bukaan Ijazah DPR: Publik Tuntut Transparansi Rekam Jejak Akademis Wakil Rakyat
a day ago

Lahan Parkir Dipakai Jualan, Penjaga Keamanan di Pekalongan Ngamuk Bawa Celurit
2 days ago

Kejati Jatim Tetapkan Eks Kepala Dinas ESDM NK Jadi Tersangka Korupsi Pungli Rp1,23 Miliar
2 days ago

Tekan Risiko Transaksi Digital, Bank Indonesia Dorong GEBER PK 2027 Lewat Tiga Pilar Utama
2 days ago

Mahasiswi Pulang Kuliah Jadi Korban Begal Bersenjata Celurit di Kajen Pekalongan
3 days ago

Presiden Prabowo Minta Maaf ke Malaysia dan Singapura Terkait Kabut Asap Karhutla di KTT ASEAN
3 days ago


