Kamis, 19 November 2026
Walisongo Global Media
How's Going

Petisi Buka-bukaan Ijazah DPR: Publik Tuntut Transparansi Rekam Jejak Akademis Wakil Rakyat

Azizatul Khifdiyah - Wednesday, 18 November 2026 | 09:31 AM

Background
Petisi Buka-bukaan Ijazah DPR: Publik Tuntut Transparansi Rekam Jejak Akademis Wakil Rakyat
Petisi di Change.org menuntut transparansi dan verifikasi ijazah anggota DPR RI. Simak respons Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan rincian data pendidikan 580 anggota dewan dari KPU. (Kompas.com/)

​Transparansi riwayat pendidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendadak menjadi sorotan publik setelah muncul sebuah petisi daring di laman Change.org. Petisi tersebut secara khusus mendesak agar ijazah seluruh anggota DPR dibuka ke publik dan segera diverifikasi demi memastikan keabsahannya. Langkah krusial ini diinisiasi oleh seorang warganet bernama Farida Octavia pada hari Kamis, 12 November 2026 yang lalu.

​Dalam naskah petisinya, Farida menyampaikan dokumen tuntutan tersebut kepada tiga lembaga negara sekaligus secara resmi. Ketiga lembaga penting yang dituju meliputi pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Melalui latar belakang petisi, ia menilai bahwa integritas, kredibilitas, dan rekam jejak akademis para wakil rakyat merupakan hal yang mutlak.

​"Sebagai wakil rakyat yang memegang mandat konstitusi dan mengelola anggaran negara, integritas, kredibilitas, serta rekam jejak akademis (ijazah) para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan hal yang mutlak dan tidak boleh ditutupi dari publik," tulis pembuat petisi tersebut. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif saat ini sedang berada pada titik yang sangat krusial.

​Oleh karena itu, masyarakat luas dinilai berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan sah. Kualifikasi tersebut harus diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta sepenuhnya bebas dari praktik pemalsuan ijazah yang merugikan. "Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka," tegasnya.

​Menanggapi desakan tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa informasi mengenai riwayat pendidikan anggota dewan sebenarnya sudah tersedia. Menurut Dasco, data para anggota DPR dapat diakses publik secara terbuka melalui lembaga penyelenggara pemilu sejak masa pencalonan legislatif.

"Ya sebenarnya kan kalau dalam pencalonan di sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka," kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa, 17 November 2026.

​Lebih lanjut, ia menyarankan masyarakat untuk memeriksa data yang berkaitan dengan riwayat para anggota dewan sebelum mereka resmi terpilih.

"Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif, itu ada semua," lanjutnya.

Senada dengan hal tersebut, Komisioner KPU Idham Holik memastikan seluruh caleg peserta Pemilu 2024 telah memenuhi persyaratan minimal pendidikan.

​Idham menyebutkan bahwa ketentuan tersebut mengacu secara langsung pada Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berdasarkan data KPU per Desember 2025, komposisi pendidikan terakhir dari 580 anggota DPR RI didominasi oleh tamatan sekolah menengah atas. Rincian data tersebut menunjukkan terdapat 191 orang berpendidikan SMA, 1 orang lulusan D3, 146 orang sarjana S1, 168 orang magister S2, dan 74 orang doktor S3.