Menunggak Iuran 50 Bulan, Perusahaan Garment Pekalongan Digugat BPJS Ketenagakerjaan ke PN
Azizatul Khifdiyah - Saturday, 17 October 2026 | 08:48 AM


BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Pekalongan resmi mengajukan gugatan sederhana terhadap sebuah perusahaan garment apparel ke Pengadilan Negeri Pekalongan. Langkah hukum ini ditempuh lantaran pemberi kerja tersebut menunggak pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selama 50 bulan. Berdasarkan laporan data perdata, nilai total tunggakan perusahaan tersebut mencapai Rp40.023.816.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pekalongan, gugatan tersebut didaftarkan pada 7 Oktober 2026. Adapun sidang pertama atas perkara perdata ini telah resmi digelar pada Rabu, 14 Oktober 2026. Menurut Petugas Pemeriksa Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan, Ardhi Triatmaja, gugatan ini diajukan untuk menegakkan kepatuhan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya.
Langkah hukum diajukan bersama Kejaksaan setelah perusahaan dinilai tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan tunggakan. Ardhi menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari kewenangan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengawasi serta memeriksa kepatuhan badan usaha. Langkah ini juga menjadi sarana perlindungan hak-hak jaminan sosial bagi para pekerja.
"Bukan nilainya, tetapi kepatuhan yang ingin ditegakkan," ujar Ardhi.
"Ini juga menyangkut manfaat bagi peserta atau karyawan," lanjutnya.
"Kami jadikan ini sebagai contoh bagi perusahaan lain, khususnya di Kota dan Kabupaten Pekalongan, yang belum patuh terhadap jaminan sosial agar selalu membayarkan iuran dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan yang berlaku," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan, Widhi Astri Aprillia Nia, menegaskan bahwa gugatan sederhana menjadi upaya memulihkan hak pekerja. Berdasarkan data per 23 September 2026, tercatat ada 325 perusahaan yang memiliki tunggakan iuran di wilayah tersebut. Petugas pemeriksa telah melakukan pengawasan, di mana sebagian besar perusahaan bersikap kooperatif dengan mencicil tunggakan.
"Ada sekitar 325 perusahaan yang memiliki tunggakan iuran," kata Widhi.
"Sudah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa kami, tetapi sebagian besar kooperatif dengan mencicil iuran yang tertunggak," jelasnya.
"Berbeda dengan perusahaan yang selalu ingkar, maka kami naikkan gugatan perdata," pungkasnya.
Widhi menambahkan bahwa pihak kejaksaan dilibatkan melalui kerja sama bantuan hukum litigasi maupun nonlitigasi. Gugatan sederhana ini memuat mekanisme penyelesaian perkara perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500 juta. Kewenangan pengawasan ini diatur dalam Pasal 11 huruf c serta Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
Next News

Klaim Fahd Arafiq Soal Dana Rp70 Miliar untuk Muktamar NU Ditepis Tegas PBNU
in 6 hours

Kabar Gembira Konservasi, Anakan Kelima Induk Badak Jawa Desy Lahir di Ujung Kulon
in 4 hours

Penangkapan Terduga Teroris IB di Pekalongan Berlangsung Cepat, Rumah Digeledah Densus 88
in 39 minutes

Menteri HAM Natalius Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Rencana Pemindahan Badak Jawa
17 hours ago

Jalani Proses Hukum Dugaan Korupsi, Fadia Arafiq Tetap Jabat Ketua DPD Golkar Kabupaten Pekalongan
20 hours ago

Petisi Buka-bukaan Ijazah DPR: Publik Tuntut Transparansi Rekam Jejak Akademis Wakil Rakyat
a day ago

Lahan Parkir Dipakai Jualan, Penjaga Keamanan di Pekalongan Ngamuk Bawa Celurit
2 days ago

Kejati Jatim Tetapkan Eks Kepala Dinas ESDM NK Jadi Tersangka Korupsi Pungli Rp1,23 Miliar
2 days ago

Tekan Risiko Transaksi Digital, Bank Indonesia Dorong GEBER PK 2027 Lewat Tiga Pilar Utama
2 days ago

Mahasiswi Pulang Kuliah Jadi Korban Begal Bersenjata Celurit di Kajen Pekalongan
3 days ago



