Kamis, 19 November 2026
Walisongo Global Media
How's Going

Menunggak Iuran 50 Bulan, Perusahaan Garment Pekalongan Digugat BPJS Ketenagakerjaan ke PN

Azizatul Khifdiyah - Saturday, 17 October 2026 | 08:48 AM

Background
Menunggak Iuran 50 Bulan, Perusahaan Garment Pekalongan Digugat BPJS Ketenagakerjaan ke PN
Simak informasi lengkap mengenai langkah tegas BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan yang resmi menggugat perusahaan garment apparel ke Pengadilan Negeri Pekalongan akibat menunggak iuran selama 50 bulan. (Radar Pekalongan/)

BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Pekalongan resmi mengajukan gugatan sederhana terhadap sebuah perusahaan garment apparel ke Pengadilan Negeri Pekalongan. Langkah hukum ini ditempuh lantaran pemberi kerja tersebut menunggak pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selama 50 bulan. Berdasarkan laporan data perdata, nilai total tunggakan perusahaan tersebut mencapai Rp40.023.816.

​Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pekalongan, gugatan tersebut didaftarkan pada 7 Oktober 2026. Adapun sidang pertama atas perkara perdata ini telah resmi digelar pada Rabu, 14 Oktober 2026. Menurut Petugas Pemeriksa Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan, Ardhi Triatmaja, gugatan ini diajukan untuk menegakkan kepatuhan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya.

​Langkah hukum diajukan bersama Kejaksaan setelah perusahaan dinilai tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan tunggakan. Ardhi menjelaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari kewenangan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengawasi serta memeriksa kepatuhan badan usaha. Langkah ini juga menjadi sarana perlindungan hak-hak jaminan sosial bagi para pekerja.

​"Bukan nilainya, tetapi kepatuhan yang ingin ditegakkan," ujar Ardhi.

​"Ini juga menyangkut manfaat bagi peserta atau karyawan," lanjutnya.

​"Kami jadikan ini sebagai contoh bagi perusahaan lain, khususnya di Kota dan Kabupaten Pekalongan, yang belum patuh terhadap jaminan sosial agar selalu membayarkan iuran dan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan yang berlaku," tegasnya.

​Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan, Widhi Astri Aprillia Nia, menegaskan bahwa gugatan sederhana menjadi upaya memulihkan hak pekerja. Berdasarkan data per 23 September 2026, tercatat ada 325 perusahaan yang memiliki tunggakan iuran di wilayah tersebut. Petugas pemeriksa telah melakukan pengawasan, di mana sebagian besar perusahaan bersikap kooperatif dengan mencicil tunggakan.

​"Ada sekitar 325 perusahaan yang memiliki tunggakan iuran," kata Widhi.

​"Sudah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa kami, tetapi sebagian besar kooperatif dengan mencicil iuran yang tertunggak," jelasnya.

​"Berbeda dengan perusahaan yang selalu ingkar, maka kami naikkan gugatan perdata," pungkasnya.

​Widhi menambahkan bahwa pihak kejaksaan dilibatkan melalui kerja sama bantuan hukum litigasi maupun nonlitigasi. Gugatan sederhana ini memuat mekanisme penyelesaian perkara perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500 juta. Kewenangan pengawasan ini diatur dalam Pasal 11 huruf c serta Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.