Isu Pengunduran Diri Wapres Gibran Merebak, Puan Maharani Minta Masyarakat Tetap Tenang
Azizatul Khifdiyah - Tuesday, 10 November 2026 | 03:42 PM


Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menanggapi rumor yang menyebutkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Tanggapan resmi tersebut disampaikan Puan seusai menghadiri Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Politis PDIP itu mengimbau publik untuk menyikapi kabar burung yang beredar di masyarakat tersebut dengan penuh ketenangan.
"Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat," kata Puan.
Puan menegaskan bahwa hingga saat ini Gibran masih menjabat dan mengemban amanahnya secara sah sebagai orang nomor dua di Indonesia. Politikus senior tersebut juga mengonfirmasi bahwa belum ada agenda Rapat Badan Musyawarah DPR untuk membahas isu pengunduran diri maupun pemakzulan. Pernyataan tegas ini disampaikan untuk meredam spekulasi politik yang kian memanas di kawasan Senayan.
"Masih Gibran masih wapres," jelasnya.
Dilansir dari CNBC Indonesia, rumor pengunduran diri tersebut mencuat setelah posisi Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik akibat dinamika hukum di tingkat mahkamah. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA, yang disusul putusan Mahkamah Agung pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan atas nama Gibran. Kondisi legalitas formal tersebut mendorong sejumlah pihak mempertanyakan keabsahan syarat administrasi Gibran sebagai wakil presiden.
Menanggapi polemik tersebut, sejumlah politikus DPR mulai menggalang dukungan resmi untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengonfirmasi telah membubuhkan tanda tangan dalam dokumen pengusulan HMP. Langkah konstitusional ini juga mendapat sokongan dari politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia serta dorongan kelompok masyarakat kepada PDIP.
"Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR," ungkap Mardani.
Secara konstitusional, HMP dapat menjadi sarana resmi DPR untuk menyampaikan pendapat hukum atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh wakil presiden. Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) UU MD3, hak ini mencakup evaluasi terhadap syarat pencalonan hingga dugaan perbuatan tercela. Apabila mekanisme ini terus bergulir, HMP dapat diproses lebih lanjut sebagai bagian dari tahapan pemberhentian presiden atau wakil presiden.
Hingga Selasa siang, sebanyak 12 anggota DPR terkonfirmasi telah membubuhkan tanda tangan persetujuan pada berkas usulan HMP tersebut. Mardani menyebutkan bahwa jumlah pengusul diperkirakan akan terus bertambah seiring kuatnya dorongan antar fraksi di parlemen. Meski demikian, Puan Maharani memastikan pihak pimpinan DPR belum menjadwalkan pembahasan resmi pengusulan hak tersebut dalam waktu dekat.
Next News

Klaim Fahd Arafiq Soal Dana Rp70 Miliar untuk Muktamar NU Ditepis Tegas PBNU
in 6 hours

Kabar Gembira Konservasi, Anakan Kelima Induk Badak Jawa Desy Lahir di Ujung Kulon
in 4 hours

Penangkapan Terduga Teroris IB di Pekalongan Berlangsung Cepat, Rumah Digeledah Densus 88
in 20 minutes

Menteri HAM Natalius Pigai Duga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Rencana Pemindahan Badak Jawa
17 hours ago

Jalani Proses Hukum Dugaan Korupsi, Fadia Arafiq Tetap Jabat Ketua DPD Golkar Kabupaten Pekalongan
20 hours ago

Petisi Buka-bukaan Ijazah DPR: Publik Tuntut Transparansi Rekam Jejak Akademis Wakil Rakyat
a day ago

Lahan Parkir Dipakai Jualan, Penjaga Keamanan di Pekalongan Ngamuk Bawa Celurit
2 days ago

Kejati Jatim Tetapkan Eks Kepala Dinas ESDM NK Jadi Tersangka Korupsi Pungli Rp1,23 Miliar
2 days ago

Tekan Risiko Transaksi Digital, Bank Indonesia Dorong GEBER PK 2027 Lewat Tiga Pilar Utama
2 days ago

Mahasiswi Pulang Kuliah Jadi Korban Begal Bersenjata Celurit di Kajen Pekalongan
3 days ago



