Kamis, 19 November 2026
Walisongo Global Media
How's Going

Isu Pengunduran Diri Wapres Gibran Merebak, Puan Maharani Minta Masyarakat Tetap Tenang

Azizatul Khifdiyah - Tuesday, 10 November 2026 | 03:42 PM

Background
Isu Pengunduran Diri Wapres Gibran Merebak, Puan Maharani Minta Masyarakat Tetap Tenang
Puan Maharani buka suara terkait rumor pengunduran diri Wapres Gibran Rakabuming Raka dan menegaskan Gibran masih mengemban jabatannya secara sah. (cnbcindonesia.com/)

​Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menanggapi rumor yang menyebutkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Tanggapan resmi tersebut disampaikan Puan seusai menghadiri Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Politis PDIP itu mengimbau publik untuk menyikapi kabar burung yang beredar di masyarakat tersebut dengan penuh ketenangan.

​"Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat," kata Puan.

​Puan menegaskan bahwa hingga saat ini Gibran masih menjabat dan mengemban amanahnya secara sah sebagai orang nomor dua di Indonesia. Politikus senior tersebut juga mengonfirmasi bahwa belum ada agenda Rapat Badan Musyawarah DPR untuk membahas isu pengunduran diri maupun pemakzulan. Pernyataan tegas ini disampaikan untuk meredam spekulasi politik yang kian memanas di kawasan Senayan.

​"Masih Gibran masih wapres," jelasnya.

​Dilansir dari CNBC Indonesia, rumor pengunduran diri tersebut mencuat setelah posisi Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik akibat dinamika hukum di tingkat mahkamah. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA, yang disusul putusan Mahkamah Agung pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan atas nama Gibran. Kondisi legalitas formal tersebut mendorong sejumlah pihak mempertanyakan keabsahan syarat administrasi Gibran sebagai wakil presiden.

​Menanggapi polemik tersebut, sejumlah politikus DPR mulai menggalang dukungan resmi untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengonfirmasi telah membubuhkan tanda tangan dalam dokumen pengusulan HMP. Langkah konstitusional ini juga mendapat sokongan dari politikus Golkar Ahmad Doli Kurnia serta dorongan kelompok masyarakat kepada PDIP.

​"Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR," ungkap Mardani.

​Secara konstitusional, HMP dapat menjadi sarana resmi DPR untuk menyampaikan pendapat hukum atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh wakil presiden. Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) UU MD3, hak ini mencakup evaluasi terhadap syarat pencalonan hingga dugaan perbuatan tercela. Apabila mekanisme ini terus bergulir, HMP dapat diproses lebih lanjut sebagai bagian dari tahapan pemberhentian presiden atau wakil presiden.

​Hingga Selasa siang, sebanyak 12 anggota DPR terkonfirmasi telah membubuhkan tanda tangan persetujuan pada berkas usulan HMP tersebut. Mardani menyebutkan bahwa jumlah pengusul diperkirakan akan terus bertambah seiring kuatnya dorongan antar fraksi di parlemen. Meski demikian, Puan Maharani memastikan pihak pimpinan DPR belum menjadwalkan pembahasan resmi pengusulan hak tersebut dalam waktu dekat.