Kamis, 19 November 2026
Walisongo Global Media
How's Going

Duka dan Kritik UGM: Kibarkan Merah Putih Setengah Tiang Soroti Represi Aksi Demonstrasi

Azizatul Khifdiyah - Thursday, 12 November 2026 | 09:21 AM

Background
Duka dan Kritik UGM: Kibarkan Merah Putih Setengah Tiang Soroti Represi Aksi Demonstrasi
Simak laporan aksi civitas akademika UGM membentangkan bendera Merah Putih setengah tiang di Balairung UGM untuk menyikapi kondisi demokrasi dan evaluasi kebijakan pemerintah. (disway.jogja.id/)

Sejumlah civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) membentangkan bendera Merah Putih setengah tiang di halaman Gedung Balairung UGM, Sleman, pada Rabu (11/11/2026) sore. Aksi simbolis ini digelar sebagai bentuk kekecewaan dan keprihatinan mendalam terhadap situasi demokrasi serta kondisi bangsa saat ini. Langkah ini diambil menyusul rangkaian unjuk rasa mahasiswa yang berujung ricuh hingga memicu tindakan represif aparat.

​Ketua Senat Akademik UGM, Prof. Wahyudi Kumorotomo, menilai aksi mahasiswa sejak Agustus, Oktober, hingga 10 November 2026 merupakan respons atas keresahan masyarakat. Gelombang kritik tersebut dipicu oleh kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, masalah UMKM, investasi, hingga nilai tukar rupiah yang jeri. Menurut laporan, penyampaian aspirasi publik ini seharusnya direspons pemerintah melalui dialog terbuka dan bukan dengan tindakan represif.

​Wahyudi menegaskan bahwa mahasiswa menyuarakan suara rakyat dan bukan sekadar mencari panggung politik di ruang publik. Ia meminta pihak kepolisian serta aparat keamanan untuk tetap menghormati kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin undang-undang. Guru Besar UGM tersebut mengimbau agar penanganan demonstrasi dilakukan secara proporsional dan bijak kepada peserta aksi.

​"Tentu saja supaya aparat tetap menghormati kebebasan menyatakan pendapat."

​"Dan juga ya perlakukanlah anak-anak mahasiswa, anak-anak kita sendiri dengan baik-baik," tegasnya.

​"Cobalah untuk kemudian tidak selalu mengedepankan tindakan represi, mahasiswa itu bukan ancaman," lanjutnya.

​Mengenai dugaan pelanggaran prosedur, perusakan, maupun penyisiran aparat hingga ke area kampus, Wahyudi mendesak pembentukan tim gabungan pencari fakta. Penelusuran ini dinilai penting untuk mengumpulkan bukti serta memperjelas simpang siur informasi penangkapan mahasiswa di Malioboro. Ia menambahkan bahwa perlindungan kawasan kampus seperti Boulevard hingga GIK sangat krusial karena mempertaruhkan marwah UGM.

​Selain penanganan unjuk rasa, pihak UGM juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat. Beberapa program yang dikritik antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memicu keracunan massal serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pemerintah diharapkan dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya guna membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap negara.

​"Kalau MBG itu sumber korupsi, membuat keracunan 5 ribu lebih, KDMP juga, ya mengapa kita tidak legowo untuk mengoreksi kebijakan itu," katakan Wahyudi.

​"Pemerintah juga harus mendengarkan suara rakyat," lanjutnya.

​"Kalau rakyat tidak percaya dengan pemerintah dan sebaliknya, itu akan berakibat ke negara," pungkasnya.