Berujung Ricuh, Mahasiswa UGM Kepung Mobil Operasional Menteri Usai Diskusi

Ratusan mahasiswa menggeruduk acara diskusi bertema Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin (15/6) malam. Forum ilmiah tersebut menghadirkan tiga pejabat negara, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko.

Kegiatan diskusi semula berlangsung kondusif saat ketiga narasumber menyampaikan materi di atas panggung. Namun, situasi mendadak ricuh ketika sekelompok mahasiswa merangsek naik ke atas panggung untuk membentangkan spanduk bernada penolakan dan melayangkan kritik keras terhadap pemerintah. Kericuhan sempat diwarnai aksi pelemparan gelas air mineral plastik yang membuat panitia segera menghentikan acara serta mengevakuasi ketiga pejabat tersebut ke luar ruangan.

Aksi massa berlanjut di luar gedung karena ratusan mahasiswa telah mengadang mobil operasional para pejabat. Nusron Wahid dan Sudaryono sempat berupaya berdialog dengan mahasiswa di dekat pintu selatan kampus untuk meredakan ketegangan. Perdebatan terjadi saat perwakilan mahasiswa mempertanyakan kebijakan alih fungsi lahan ratusan ribu hektare di Papua yang dinilai menggusur masyarakat adat setempat. Namun, jawaban dari menteri dinilai tidak memuaskan massa aksi.

Setelah dialog menemui jalan buntu, situasi kembali memanas hingga terjadi aksi saling dorong dan kejar-kejaran antara mahasiswa dengan petugas keamanan. Kelompok mahasiswa berusaha menghalau pergerakan rombongan menggunakan pembatas jalan, tetapi para pejabat negara tersebut akhirnya berhasil dievakuasi meninggalkan lokasi menggunakan mobil patroli pengawalan.

Perwakilan Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM menyatakan bahwa aksi protes tersebut merupakan bentuk respons atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Gerakan ini juga menjadi otokritik terhadap pemanfaatan anggaran negara pada program-program yang dinilai nirmanfaat di tengah pembungkaman suara kritis masyarakat luas.